Rabu, 27 November 2019

RUU Omnibus Law Perpajakan Berisiko Gerus Penerimaan Negara

Penerimaan negara berisiko berkurang padahal pemerintah butuh dana untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Mochamad Januar Rizki
Pengamat pajak DDTC Darussalam. Foto: MJR

Pemerintah telah menyampaikan konsep baru mengenai Rancangan Undang Undang Omnibus Law Perpajakan. Dalam rancangan aturan tersebut, terdapat berbagai ketentuan baru khususnya mengenai tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Rencananya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyampaikan draf aturan tersebut kepada DPR RI pada Desember ini.

 

Ranah yang dijadikan Omnibus Law adalah terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Selain itu, rancangan aturan tersebut juga menyangkut pajak daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda).

 

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, pengamat pajak DDTC Darussalam menyatakan kebijakan pemerintah ini menimbulkan risiko penurunan penerimaan negara dari pajak dalam jangka pendek. Kondisi ini nantinya akan berdampak negatif terhadap keuangan negara karena di sisi lain proyek infrastruktur sedang gencar.

 

“Ada dua kepentingan jangka pendek yang berbenturan antara relaksasi dan pembangunan mobilisasi (infrastruktur). Persoalan utama pajak yaitu menyeimbangkan dua tujuan besar ini. Ada rencana aturan baru ini mengakibatkan potensi pajak berkurang khususnya pada awal 2020,” jelas Darussalam kepada hukumonline, Rabu (27/11).

 

Dia juga meragukan penurunan tarif ini dapat menarik investasi sebab pajak bukan persoalan utama dalam kemudahan berusaha. “Asumsi yang dibangun insentif-insentif itu untuk meningkatkan investasi, tapi kenyataannya pajak nomor sekian artinya baru asumsi. Jadi yang lebih diharapkan sebenarnya persoalan sarana-prasarana (infrastruktur) dan kepastian hukum.  Omnibus ini belum tentu menghadirkan investasi tapi jangka pendek pajak turun,” jelasnya.

 

Efek penurunan tarif terhadap penerimaan pajak juga dikhawatirkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef),Tauhid Ahmad. Seperti dikuti dari Antara, Tauhid menyatakan pajak daerah yang akan masuk dalam Omnibus Law perpajakan berpotensi membuat pendapatan daerah berkurang. "Jangan sampai bisa ditarik (masuk Omnibus Law) pusat semakin mudah, uang yang masuk ke daerah semakin berkurang," katanya, Selasa (26/11).

 

Menurut dia, pendapatan daerah salah satunya pajak air bawah tanah merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang menjadi sumber penerimaan daerah. Dia mengatakan, pemerintah pusat tidak menganggarkan untuk melakukan kontrol pajak air bawah tanah, sedangkan kontrol dan pengawasan ada di daerah. Untuk itu, ia mengingatkan konsekuensi pajak daerah yang masuk Omnibus Law tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua