Kamis, 05 December 2019

Komnas HAM Tawarkan Solusi Ini Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Presiden Jokowi bisa menerbitkan Keppres yang memberi pemenuhan hak-hak korban tanpa menunggu putusan pengadilan. Atau Presiden menerbitkan Perppu untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan memberi pemenuhan hak korban tanpa menunggu proses di pengadilan.
Ady Thea DA
Demo korban pelanggaran HAM berat masa lalu di kantor komnas HAM. Foto: Sgp

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terus berlarut dan tak kunjung tuntas. Bolak-balik berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terus terjadi tanpa solusi. Padahal, Nawacita yang diusung pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 memuat komitmen untuk menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

 

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mencatat dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi tidak ada upaya serius untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Anam mencatat narasi yang berkembang mengarahkan penyelesaian kasus itu melalui rekonsiliasi atau mekanisme lain seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

 

Mengacu hasil survei Komnas HAM dan Litbang Kompas pada Oktober-September 2019 yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia, salah satu hasilnya menunjukan lebih dari 90 persen responden menginginkan pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme pengadilan.

 

“Sebanyak 62,1 persen responden menginginkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan nasional, dan 37,2 persen melalui pengadilan internasional,” kata Anam dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (4/12/2019). Baca Juga: Tiga Rekomendasi Komnas HAM untuk Pemerintahan Jokowi Jilid II

 

Selain itu, 86,8 persen responden berharap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masuk dalam program kerja pemerintahan Jokowi Jilid II. Dari 5 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang populer di masyarakat seperti kasus 1965; penembakan misterius 1982-1985; penculikan aktivis 1997-1998; penembakan trisakti-semanggi 1998; dan kerusuhan Mei 1998 sebagian besar responden menilai penyelesaian kasusnya masih simpang siur. Tapi 70,9 persen responden berharap pemerintah menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan 20,7 persen responden berharap ketegasan terhadap penegakan hukum.

 

Mengenai hambatan pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Anam menyebut 73,9 persen responden menilai hambatannya karena masalah politik dan 23,6 persen menilai Presiden tidak mampu. Anam menilai persoalan politik menjadi hambatan yang kerap dihadapi berbagai negara yang ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Tapi bukan berarti masalah ini tidak dapat dipecahkan, ada banyak negara yang mampu mencari solusi atas masalah politik yang menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat seperti di Chile.

 

Anam menilai komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana tercantum nawacita sudah cukup tegas. Paling penting sekarang bagaimana pemerintah melaksanakannya. Anam menyebut Komnas HAM bisa membantu Presiden Jokowi untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat itu secara cepat, bahkan dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, Presiden Jokowi bisa menerbitkan Keppres yang intinya memberikan pemenuhan hak-hak korban tanpa menunggu putusan pengadilan.

 

“Atau Presiden bisa juga menerbitkan Perppu untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan memberi pemenuhan hak korban tanpa menunggu proses di pengadilan,” saran Anam.

 

Memperluas kewenangan Komnas HAM

Sebelumnya, koordinator peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan soal Perppu harus dilihat apa substansinya. Selain menekankan pentingnya pemenuhan hak korban, arah Perppu itu harus menegaskan mekanisme penegakan hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Pemerintah tidak bisa menafikan kasus pelanggaran HAM berat. Ini harus diungkap terang benderang agar menjadi pelajaran di masa depan,” ujarnya.

 

Direktur Riset Setara Institut Halili berpendapat Perppu itu akan percuma jika isinya tidak memperluas kewenangan Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Penyelesaian kasus ini tergolong rumit dan sulit karena banyak aktor yang diduga sebagai pelaku berada di lingkaran kekuasaan. Tapi terpenting, masyarakat harus mendapat hak untuk tahu atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu karena selama ini tidak pernah ada proses penyelesaian yang resmi dilakukan pemerintah.

 

“Masyarakat punya hak untuk menuntut pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat,” kata Halili.

 

Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma menilai tujuan Perppu itu untuk menambah kewenangan Komnas HAM agar bisa melakukan penyidikan. Sebagaimana aturan yang berlaku, kewenangan penyidikan dalam kasus pelanggaran HAM berat merupakan ranah Kejaksaan Agung. Perppu ini tidak dibutuhkan jika Kejaksaan Agung mau menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan.

 

Kendati demikian, Feri melihat ada kegentingan yang memaksa untuk diterbitkan Perppu mengingat banyak korban pelanggaran HAM berat yang terkatung-katung nasibnya karena penyelesaian kasus ini tak kunjung tuntas. Sekalipun pemerintah menerbitkan Perppu untuk merevisi atau mengganti UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc, Feri mengatakan prosesnya masih panjang karena harus melalui pengesahan oleh DPR.

 

Menurut Feri, Presiden Jokowi bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Instrumen hukum yang ada saat ini sudah memadai untuk menuntaskan kasus ini. Presiden Jokowi hanya perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

 

Dalam menjalankan perintah itu, Jaksa Agung bisa membentuk tim ad hoc yang anggotanya berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. “Selama ini Jaksa Agung berasalan tidak cukup bukti. Padahal proses penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat belum pernah dilakukan,” tegasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua