Rabu, 18 December 2019

Koalisi Ingatkan Dampak Buruk Perpindahan Ibukota

​​​​​​​Perpindahan ibukota dianggap menguntungkan kelompok politik tertentu.
Ady Thea DA
Ilustrasi: HGW

Rencana perpindahan ibukota terus bergulir. Dalam rapat terbatas tentang Persiapan Ibukota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan rencana ini bukan sekadar pindah lokasi tapi percepatan transformasi ekonomi. “Pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga ada perpindahan basis ekonomi. Sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah, sistemnya sudah terinstal dengan baik,” katanya sebagaimana dikutip laman resmi Setkab, Senin (16/12).

 

Jokowi menegaskan sejak awal rencana ini harus dilihat sebagai transformasi ekonomi, menuju smart economy. Dalam membangun ibukota baru, hal penting yang perlu diperhatikan selain compact, nyaman, humanis, dan zero emission, juga membangun sejumlah klaster seperti pendidikan, riset, dan inovasi.

 

Presiden menyebut ibukota baru dibangun lembaga pendidikan tinggi kelas dunia yang menciptakan talenta top global secara tepat. Juga pusat riset dan inovasi kelas dunia yang menjadikan ibukota baru menjadi Global Innovation Hub, menjadi titik temu inovasi global.

 

“Sudah saatnya talenta-talenta Indonesia, talenta-talenta global berkolaborasi mengembangkan smart energy, smart health, smart food production yang akan menciptakan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita, serta mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah kita untuk masuk dan terintegrasi dengan global value chain,” ucap Presiden.

 

Selain itu Jokowi menegaskan proses pembangunan ibukota baru harus smart. “Kita harus meninggalkan cara berpikir lama yang selalu melihat semuanya dari sisi anggaran, melihat semuanya dari sisi biaya, kita harus berani menggunakan cara-cara baru yang lebih kreatif, termasuk dalam pemanfaatan teknologi-teknologi inovasi, dengan bantuan talenta-talenta hebat yang kita miliki, yang berada di dalam negeri maupun saat ini belajar di berbagai negara di luar negeri,” ujarnya.

 

Terpisah, kalangan masyarakat sipil mengkritik rencana perpindahan ibukota itu karena praktiknya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup, sosial, dan masyarakat adat/lokal. Kepala Departemen Advokasi Walhi, Zenzi Suhadi, mengatakan perpindahan ibukota bukan berarti memindahkan beban yang diampu Jakarta, tapi menduplikasinya ke daerah lain. Klaim pemerintah yang menyebut Kalimantan Timur relatif aman dari bencana sehingga cocok digunakan sebagai lokasi ibukota baru dinilai tidak tepat karena di wilayah tersebut rawan kebakaran hutan, tsunami, bahkan pernah mengalami gempa bumi.

 

Zenzi menilai rencana perpindahan ibukota lebih menguntungkan kalangan pengusaha dan pebisnis. Misalnya di sektor properti, mereka butuh ruang baru untuk berkembang karena di Jakarta sudah jenuh di mana harga tanah sudah sangat tinggi. Pemilik konsesi industri perkebunan, kehutanan, dan pertambangan juga diuntungkan karena mereka sudah memiliki lahan di tempat tersebut.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua