Jumat, 10 Januari 2020

Potensi Sengketa Berbasis Daring Besar, BPKN Jajaki Mekanisme ODR

Dapat dipergunakan untuk penyelesaian sengketa lintas batas.
Muhammad Yasin
Rombongan BPKN dan tamunya dari Jepang membahas antara lain ODR. Foto: BPKN

Ekonomi berbasis digital terus tumbuh di Indonesia. Hubungan hukum yang tercipta pasca disrupsi teknologi telah menyebabkan perubahan pada pola transaksi. Transaksi barang dan jasa secara daring mengalami peningkatan. Apalagi jumlah pengguna perangkat komunikasi (mobilephone) dan internet di Indonesia sangat banyak. Indonesia termasuk negara pengguna internet tertinggi di dunia.

Tetapi, perkembangan ekonomi digital di Indonesia bukan tanpa masalah atau potensi risiko hukum. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, meningkatnya ekonomi digital juga membuka peluang meningkatnya komplain dan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sumber sengketa bisa beragam: mulai dari kualitas barang, keterlambatan pengiriman, atau adanya cacat tersembunyi (verborgen gebreken).

Ada beberapa hal penyebab sengketa bisnis yang sudah diatur dalam BW (KUH Perdata). Misalnya Pasal 1504 dan Pasal 1506 menyebutkan bahwa penjual harus bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan dimaksud, atau mengurangi pemakaian. Seandainya pembeli mengetahui sejak awal cacat tersembunyi, maka ia tidak akan membelinya. Bahkan penjual harus menjamin barang terhadap cacat tersembunyi meskipun ia tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali sejak awal sudah diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung akibat cacat tersembunyi tersebut. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menganut prinsip hubungan konsumen-produsen yang baik.

(Baca juga: Jika Barang yang Dijual Mengandung Cacat Tersembunyi).

Potensi terjadinya komplain dan sengketa konsumen itu menjadi bagian dari diskusi yang berlangsung antara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan tamunya, Consumen Affair Agency of Japan, National Consumer Affairs Center of Japan, ODR Room Network, dan Mitsubishi IFJ Research and Consulting, di aula Kementerian Perdagangan, Rabu (8/1) lalu. Melalui pertemuan ini, BPKN mencoba menjajaki kemungkinan penanganan sengketa secara daring (online dispute resolution/ODR).

Menyambut tamunya, Wakil Ketua BPKN, Rolas B.  Sitinjak, mengatakan bahwa pertemuan itu membuka peluang pendalaman atas permasalahan penanganan sengketa melalui ODR. Ini juga membuka peluang kerjasama pembangunan ODR dengan Consumer Affair Agency of Japan. “Sehingga bisa menjadi solusi penanganan sengketa lintas batas, khususnya antara Indonesia dan Jepang,” ujarnya.

Rolas menjelaskan ada beberapa kendala perlindungan konsumen di era digital seperti sekarang. Misalnya, penyesuaian regulasi akibat teknologi yang cepat berubah, penguatan kerja sama lintas batas, mengurangi dampak buruk penarikan produk, dan penyelesaian sengketa secara daring (online).

Pengamat hukum perlindungan konsumen, Abustan, berpendapat penyelesaian sengketa konsumen secara daring sangat dibutuhkan saat ini. “Bahkan suatu keniscayaan dalam merespons dinamika perkembangan, khususnya keberadaan teknologi elektronik di era digitalisasi. Sehingga masyarakat (konsumen) butuh instrumen hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak-hak yang nyata-nyata telah dirugikan oleh pelaku usaha,” jelas dosen Pascasarjana Universitas Islam Djakarta (UID) itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua