Selasa, 14 January 2020

Menelisik Peran Akuntan Publik dalam Kasus Jiwasraya

Akuntan publik dianggap tidak bertanggung jawab terhadap fraud yang dilakukan direksi.
Mochamad Januar Rizki
Foto: Istimewa

Kasus gagal bayar polis nasabah yang mengarah pada korupsi PT Asuransi Jiwasraya dinilai melibatkan banyak pihak termasuk akuntan publik. Auditor dianggap tidak mampu atau mengungkap kondisi sebenarnya pada Jiwasraya. Terlebih lagi, laporan keuangan teraudit yang dipublikasikan Jiwasraya ternyata telah dimanipulasi atau window dressing sehingga perusahaan terlihat sehat.

Menanggapi kondisi ini, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo meyakini tidak terdapat keterlibatan akuntan publik dalam kasus Jiwasraya. Menurutnya, akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut telah bertindak sesuai standar. Dalam laporan keuangan Jiwasraya 2017, misalnya, akuntan publik telah memberikan pendapat "opini dengan modifikasi".

Opini tersebut mencakup salah satu dari tiga jenis opini auditor yaitu opini wajar dengan mengecualian, opini tidak wajar dan opini tanpa memberikan pendapat. "Opini ini disebabkan karena tidak sesuainya material laporan keuangan dengan standar akuntansi atau karena auditor kekurangan memperoleh bukti karena berbagai sebab sehingga tidak cukup untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian," jelas Tarko, Senin (13/1).

Laporan keuangan Jiwasraya 2017 dipilih Tarko karena periode tersebut terdapat temuan dari akuntan publik yang menyatakan terdapat kekurangan cadangan teknis sebesar Rp 7 triliun. Sehingga, auditor menilai laporan keuangan Jiwasraya yang disusun perusahaan dan diumumkan direksi terdapat keuntungan Rp 360 miliar tidak tepat. Pernyataan auditor tersebut juga sesuai dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Berdasarkan UU Perseroan Terbatas bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntasi keuangan berlaku, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari direksi (Jiwasraya) dengan pengawasan dewan komisaris. Setelah disetujui direksi dan dewan komisaris lalu diaudit akuntan publik kemudian disahkan di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," tambahnya.

Tarko menilai audit yang dilakukan akuntan publik tidak bertujuan semata-mata menemukan kecurangan, ketidakpatuhan atau menilai efektivitas pengendalian internal. Sehingga, sangat mungkin kecurangan atau fraud yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan tidak terdeteksi auditor. Dengan demikian, Tarko menilai apabila terdapat fraud maka menjadi tanggung jawab direksi dengan pengawasan dewan komisaris.

"Sedangkan tanggung jawab auditor eksternal sebatas pada melaksanakan audit atas laporan keuangan sesuai standar audit berlaku," jelasnya.

Saat ini, Kementerian Keuangan juga telah memeriksa akuntan publik yang mengaudit Jiwasraya pada 2014, 2015, 2016 dan 2017. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Sedangkan, akuntan publik 2006-2013 yaitu atas nama AP Suhajar Wiyoto dan AP Mulyana Mastam telah meninggal.

(Baca: Pengembalian Uang Nasabah Harus Jadi Prioritas dalam Skandal Jiwasraya)

IAPI juga mengimbau kepada penanggung jawab laporan keuangan, dewan komisaris, pemegang saham, auditor, regulator dan pihak-pihak terkait untuk mencegah agar rekayasa akuntansi dalam laporan keuangan tidak terjadi. Selain itu, IAPI juga mengimbau pengguna laporan mencermati setiap halaman laporan secara komprehensif.

Dalam kesempatan sama, pengamat ekonomi dan pajak, Yustinus Prastowo, mengatakan akuntan publik sebagai auditor tidak bertanggung jawab terhadap fraud yang dilakukan direksi perusahaan Jiwasraya. Menurutnya, auditor hanya bertugas memberi pendapat pada laporan keuangan yang disusun perusahaan tersebut. Sehubungan kasus Jiwasraya, Yustinus menyatakan akuntan publik sudah bertindak tepat dengan memberikan “opini dengan modifikasian” pada laporan keuangan Jiwasaraya 2017.

“Auditor itu bukan pihak yang buat laporan keuangan, itu direksi yang bertanggung jawab. Seolah-olah ini perbuatan akuntan publik dan pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab cuci tangan atau lepas tanggung jawab. Seolah-olah laporan keuangan kalau sudah audit itu tanggung jawab akuntan sehingga itu jadi tiket bahwa akuntan bisa salah atau melakukan fraud,” jelas Yustinus.

Menurutnya, fraud yang terjadi pada Jiwasraya bisa saja tidak terdeteksi auditor karena tidak memiliki relevansi pemeriksaan. Namun, apabila fraud itu sebenarnya terjadi, Yustinus mengatakan akuntan publik mengalami dilema antara menjaga kerahasiaan klien dengan fraud disclusure. “Ada dilema akuntan publik, mungkin menemukan fraud tapi akuntan publik bekerja dengan kontrak ada rahasia klien yang harus dijaga juga,” jelas Yustinus.

Tingkatkan pengawasan

Sementara, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengimbau kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan setelah adanya kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“OJK kan melakukan pengawasan atas seluruh sektor keuangan, bukan hanya perbankan namun juga lembaga non-perbankan, termasuk di dalamnya mengenai asuransi,” katanya sperti dilansir Antara, Senin (13/1).

Suahasil mengatakan tugas OJK tidak hanya melakukan pengawasan yang kuat, namun juga harus mampu memberikan sinyal jika ditemukan adanya laporan keuangan atas sebuah perusahaan yang tidak sehat. “Kalau kita lihat memang diperlukan pengawasan yang kuat dan pengawasan yang menurut saya harusnya bisa memberikan sinyal,” ujarnya.

Suahasil menuturkan pemberian sinyal terkait kesehatan laporan keuangan sebuah perusahaan oleh lembaga pengawas internal atau OJK sangat penting terhadap proses audit yang akan dilakukan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Namanya laporan keuangan itu kan dilakukan proses audit, namun ternyata signaling kepada apakah suatu lembaga keuangan itu mengalami pemburukan atau enggak ini yang harus kita perdalam lagi,” katanya.

Menurutnya, pendalaman tentang pemberian sinyal terhadap laporan keuangan sebuah lembaga atau perusahaan harus diperdalam agar dapat terprediksi pergerakan dari sektor keuangan tersebut.

“Kita harus memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memahami gerak dari sektor keuangan tersebut supaya jangan hanya sekedar audit tapi tidak memberikan signaling apakah itu membaik atau memburuk,” tegasnya.

Oleh karena itu, Suahasil menyebutkan pemerintah akan bekerja sama dengan OJK dalam meningkatkan pengawasan agar sinyal terhadap sektor keuangan tersebut bisa terbaca dan tidak menimbulkan kasus lainnya.

“Ini yang harus kita kerjakan bersama. OJK sebagai pengawas sektor keuangan dan pemerintah juga melihat sektor keuangan itu secara keseluruhan sehingga harus memiliki mekanisme untuk memahami hal itu,” katanya.

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan OJK untuk mendalami kasus Jiwasraya agar dapat menemukan langkah penyehatan yang tepat. “Jadi kita lihat nanti koordinasinya seperti apa proses penyehatan tentu harus benar-benar kita lihat secara mendalam,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya menyerahkan penyelesaian soal gagal bayar hingga rekayasa laporan keuangan di PT Asuransi Jiwasraya kepada aparat penegak hukum. "Biarlah proses hukum yang berjalan, kan sedang ditangani Kejaksaan," kata Wimboh. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua