Rabu, 15 January 2020

Produk Jasa Keuangan Banyak Diadukan ke YLKI Sepanjang 2019

Setelah pengaduan yang berasal dari jasa keuangan, pengaduan berikutnya berasal dari konsumen perumahan.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi. Foto: ylki.or.id

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merilis data pengaduan konsumen sepanjang tahun 2019. Tercatat, terdapat 1.871 jumlah pengaduan konsumen yang masuk ke YLKI baik secara kelompok maupun individual sepanjang 2019. Angka ini diklaim lebih tinggi jika dibandingkan jumlah pengaduan di BPKN sebanyak 1.469 dan BPSK sebanyak 150. 

 

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, kepada wartawan mengungkapkan, secara keseluruhan prosentase jumlah pengaduan yang paling banyak masuk ke YLKI berasal dari konsumen di sektor jasa finansial. “Kalau saya simpulkan, 46,9 persen merupakan pengaduan produk jasa finansial seperti perbankan, asuransi, leasing, e commerce,” ujar Tulus, Selasa (14/1), di Kantor YLKI. 

 

Menurut Tulus, sejak 7 tahun terakhir tren pengaduan konsumen untuk produk jasa keuangan selalu dominan. Ia menengarai hal ini salah satunya disebabkan oleh peran regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih lemah dalam mengawasi kinerja perusahaan publik yang bergerak di produk jasa keuangan. Setelah itu baru problem pemahaman konsumen yang rendah menjadi penyebab yang lain.

 

“Ini terjadi juga karena literasi finansial konsumen sangat rendah. Tidak dibaca dulu syarat dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme informasi produk finansial juga sangat terbatas,” terang Tulus.

 

 

Menurut Staf Bidang Pengaduan YLKI, Rio Priambodo, pengaduan konsumen yang berasal dari produk jasa perbankan menempati posisi yang paling tinggi. Terdapat 109 pengaduan konsumen terkait hal ini. Ia merinci persoalan konsumen di sektor perbankan yang pokok permasalahannya berupa gagal bayar, kemudian dana konsumen yang hilang, serta restrukturisasi hutang sebanyak 15,9 persen. 

 

“Selain itu administrasi, cara penagihan, informasi data, perjanjian tidak sesuai, ATM bermasalah, take over, rechedule, dan lain-lain,” papar Rio. 

 

(Baca: YLKI Buka Posko Pengaduan Konsumen Transjakarta)

 

Sementara itu, lima besar pelaku usaha perbankan yang paling banyak diadukan oleh konsumen ke YLKI adalah Bank Mega sebesar 19,81 persen, Citi Bank 10,37 persen, BRI 6,6 persen, BNI 5,6 persen, serta BTN 5,6 persen. 

 

 

Setelah perbankan, kemudian terdapat pinjaman online menempati posisi kedua sebagai bentuk jasa yang paling banyak diadukan konsumen ke YLKI. Rio menyebutkan, sekitar 39,5 persen konsumen mengadukan cara penagihan produk keuangan ini. Kemudian ada juga problem pengalihan kontak dan permohonan rechedule yang prosentasenya mencapai 14,5 persen, kemudian suku bunga yang tidak wajar sebanyak 13,5 persen, administrasi 11,4 persen, dan penagihan pihak ketiga sebanyak 6,2 persen.

 

Setelah pengaduan yang berasal dari jasa keuangan, pengaduan berikutnya berasal dari konsumen perumahan. Rio merinci terdapat 26,1 persen konsumen yang mengadukan persoalan pembangunan rumah, 23,8 peran terkait refund, kemudian 9,5 persen terkait dokumen dan spesifikasi bangunan, 5,9 persen terkait sistem transaksi. Masih juga terdapat pengaduan yang berasal dari problem promosi, fasum/fasos, PPJB, IPL, P3SRS, dan lain-lain.

 

“Meikarta adalah pelaku usaha yang paling banyak diadukan, sebesar 7,4 persen,” ujar Rio. 

 

 

Berikutnya pengaduan dari konsumen belanja online. Problemnya seperti barang pesanan yang tidak diterima sebesar 28,2 persen, barang pesanan tidak sesuai aplikasi 15,3 persen, refund 15,3 persen, sistem transaksi 12,8 persen, penipuan 12,8 persen, sistem server 5,1 persen, dan pembajakan account 2,5 persen. 

 

Rio memaparkan pelaku usaha yang paking banyak dilaporkan adalah Bukalapak sebanyak 17,6 persen, JD.ID sebanyak 17,6 persen, Shopee 14,7 persen, Tokopedia 8,8 persen, serta Harga Dunia, OYO, serta Tiket.com yang sama-sama sebesar 5,8 persen. 

 

 

Berikutnya pengaduan dari konsumen leasing. Problemnya antara lain terkait dokumen 9,9 persen, refund 4,5 persen, biaya tarik denda dan lainnya 15,9 persen, pelunasan 13,9 persen, kendaraan ditarik 15,9 persen, dan kredit macet 25 persen. 

 

Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo, menambahkan kenapa YLKI memaparkan data pengaduan ini. Menurut Sudaryatmo, salah satu cara untuk mengetahui problem perlindungan konsumen adalah dengan menggunakan data pengaduan. Menurut Sudaryatmo, secara global hal ini menjadi tolak ukur. “Secara global sebenarnya konsumen internasional juga merilis World konsumen rating,” ujarnya.

 

Ia mengungkapkan bahwa tema yang diangkat oleh Consumers International berbeda-beda. Hal ini menunjukkan trend permasalahan konsumen di dunia seperti apa. “2019 temanya berkaitan dengan smart produk. Bagaimana perlindungan konsumennya? 2018 temanya making digital marketplace fair. 2017 soal batle digital world,” ungkap Sudaryatmo.

 

Khusus Jada keuangan, ia mengungkapkan pernah diangkat menjadi tema Consumers International di tahun 2010. Namun dalam konteks Indonesia sampai sekarang persoalan ini masih tinggi.

 

“Mestinya ini menjadi perhatian upaya yang lebih serius dalam konteks perlindungan konsumen jasa keuangan. Harus ada reformasi OJK. Gimana Hongkong bisa melindungi konsumen jadi OJK harus belajar dari sana,” pungkas Sudaryatmo.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua