Jumat, 17 Januari 2020

Adu Pendapat Ahli di Sidang Praperadilan tentang ‘Pengembalian Mandat’ Pimpinan KPK

Ahli KPK

Sebaliknya, ahli yang dihadirkan KPK, W. Riawan Tjandra, berpendapat bahwa hukum administrasi tidak mengenal pengembalian mandate. Pengembalian mandat tidak akan ada artinya apabila tidak ada surat keputusan resmi dari yang berwenang dan jabatan tetap diemban sesuai masa kepemimpinan.

Ia memberikan contoh perbandingan di kampus. "Saya pernah kecewa sama rektor saya kembalikan mandat silakan datang kemudian saya tidak datang ke rektor. Menurut saya seorang pimpinan pasti akan mengalami stres itu biasa. Saya katakan ini ada pengalaman manajerial organisasi. Biasa kalau ngomong balikin mandat biasa. Mau ngomong apa saja tapi kalau tidak ada pemberhentian itu sama saja itu hanya cerminan tidak kepuasan," ujarnya, Kamis (16/1).

Oleh karena itu menurutnya segala keputusan yang dilakukan pimpinan KPK pada masa itu tetap sah menurut hukum. "Jadi kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak diuji lembaga yang berwenang tetap sah," pungkasnya.

Sementara terkait status pegawai KPK yang belum menjadi ASN sebenarnya telah diatur dalam Pasal 69C UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal tersebut menyatakan pegawai KPK yang belum berstatus sebagai ASN dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini berlaku dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Riawan Tjandra, pasal tersebut menggunakan teknik pengacuan. Itu sebabnya diberi waktu dua tahun untuk menyesuaikan perangkat norma, sistem teknik legislasi pelaksanaan, dan melaksanakan apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu dalam waktu dua tahun barulah pegawai KPK berstatus ASN.

Oleh karena itu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pegawai KPK tetap sah meskipun belum ASN asalkan tidak melewati waktu yang ditentukan. "Kalau mengenai ini seingat saya ada putusan MK nomor 109 tahun 2015 disitu bahkan suatu pertimbangannya bilang uu asn memperkuat KPK karena ada diatur tipolopgi pegawai, yaitu pns dan pegawai pemerintah atau PPK. Jadi kalau kita cermati disini ada putusan MK sudah sertifikasi kewenangan KPK mengangkat penyidik KPK. Ini secara normatif sah. Dia masih berwenang kecuali sampai 2 tahun belum ada peralihan baru ditanyakan ke pembuatnya. Siapa? Kalau inisiatifnya Presiden ya Presiden DPR ya DPR," jelasnya.

"Jadi, dengan berlaku UU No. 19 Tahun 2019 apakah pegawai KPK kalau bukan ASN lakukan penyidilikan dan penyidikan sah atau tidak?" tanya Hakim Tunggal Ahmad Jaini. "Dengan klausul Pasal 69C ini masih sah Yang Mulia," jawan Riawan.

Pasal 69C UU KPK menyebutkan “Pada saat Undang-Undangh ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sekadar mengingatkan, Rezky, Nurhadi, dan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam suap menyuap dalam penanganan perkara di pengadilan. Para pemohon praperadilan mempersoalkan karena sejumlah alasan. Selain tidak adanya kewenangan Nurhadi selaku Sekretaris MA untuk menangani langsung perkara, juga karena penetapan tersangka oleh KPK cacat hukum.

Tinggal, bagaimana hakim tunggal Ahmad Jaini memutuskan pada sidang berikutnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua