Senin, 20 January 2020

Kebijakan Restorasi Gambut Dinilai Tidak Optimal

Karena pengawasan pemerintah terhadap restorasi gambut di lahan konsesi perusahaan sangat lemah.
Ady Thea DA
Ilustrasi kayu dari hutan Indonesia. Foto: SGP

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar yang terjadi 2015 telah mendorong pemerintah untuk membenahi tata kelola hutan dan lahan termasuk lahan gambut. Perbaikan itu dilakukan dengan menerbitkan sejumlah regulasi antara lain Perpres No.1 Tahun 2016 tentang Restorasi Gambut, dan PP No.57 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No.71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Tapi kebijakan pemerintah untuk melakukan restorasi gambut itu ini dinilai tidak optimal.

 

Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, M Hairul Sobri, menilai belum ada upaya serius pemerintah untuk melakukan restorasi gambut, terutama di lahan konsesi perusahaan. Minimnya upaya pemulihan ini menyebabkan karhutla berpotensi terus terjadi setiap tahun.

 

Alih-alih melakukan evaluasi terhadap lahan gambut yang berada di daerah konsesi, pemerintah malah menerbitkan izin untuk pemanfaatan lahan gambut oleh perusahaan. “Karhutla terus berulang dan terjadi di perusahaan yang sama. Perusahaan besar sering lepas dari ancaman hukum,” kata M. Hairul Sobri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (20/1/2020). Baca Juga: Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

 

Padahal, seperti diketahui pada 7 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini diteken untuk upaya berkesinambungan menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut, serta upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

 

Presiden menginstruksikan beberapa menteri, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; hingga kepala daerah untuk penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, seperti tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru. Penghentian pemberian izin baru ini berlaku bagi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian.

 

Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setyo mengingatkan PP No.57 Tahun 2016 mengatur penanggung jawab usaha untuk melakukan pengendalian kerusakan ekosistem gambut dengan lingkup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan. Upaya restorasi atau pemulihan ekosistem gambut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti membangun sekat kanal (rewetting) atau pembasahan lahan gambut.

 

“Ini berfungsi menjaga gambut tetap basah dan menghindari kekeringan yang rentan terbakar,” kata Okto dalam kesempatan yang sama.

 

Pengawasan sangat lemah

Selain itu, kata dia, perusahaan harus melakukan penanaman kembali jenis tanaman ramah gambut yang menjadikan fungsi ekosistem gambut kembali terjaga. Perusahaan juga perlu merevitalisasi mata pencarian masyarakat setempat, sehingga masyarakat punya alternatif usaha untuk meningkatkan ekonomi dan menjaga ekosistem gambut agar tetap baik.

 

Namun, sayangnya ketentuan yang diatur dalam PP No.57 Tahun 2016 ini belum diterapkan secara optimal. Misalnya, dari pantauan koalisi masyarakat sipil di area konsesi 34 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) atau sawit tidak ada restorasi sebagaimana mandat regulasi.

 

“Dalam 4 tahun terakhir, kami mencatat perusahaan yang memiliki gambut di lahan konsesinya tidak menjalankan kewajiban restorasi gambut. Pengawasan sangat lemah dan tidak ada sanksi tegas. Karena itu, ancaman karhutla tahun 2020 sangat nyata,” ujar Okto.

 

Peneliti TUK Indonesia, Linda Rosalina, mencatat lebih dari 60 persen area konsesi HTI di Sumatera dan 39 persen di Kalimantan dikelola oleh 7 grup perusahaan. Berkaitan dengan 7 grup perusahan itu, Linda menghitung ada 8 perusahaan bubur kertas di Indonesia yang terlibat dalam masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola. Berbagai perusahaan itu berpotensi dirancang memfasilitasi erosi dasar dan pengalihan keuntungan (BEPS) serta penghindaran pajak (transfer mispricing).

 

Linda mengatakan luas perizinan HTI di Indonesia sebesar 11,2 juta hektar dengan total 336 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). “Pemerintah harus membuka data terkait perizinan berbagai perusahaan itu agar masyarakat bisa melakukan pemantauan,” pintanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua