Kamis, 23 Januari 2020

Beragam Hal yang Harus Dipersiapkan dalam Pemindahan Ibukota

Mulai aspek regulasi, pembiayaan, beban anggaran, ekonomi, sejarah, sosial-budaya, tata kota, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, pelayanan, hingga keamanan. Jika tidak, pesimis pemindahan ibukota bisa terealisasi dalam kurun waktu 4 tahun.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibukota Negara, satu dari RUU omnibus law yang menjadi prioritas program Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin untuk memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024 mendatang. Sejak awal, rencana pemindahan ibukota ini sudah dikritik berbagai kalangan mengenai berbagai dampaknya. Mulai aspek hukum (regulasi), anggaran, ekonomi, sosial-budaya, tata kota, hingga lingkungan hidup yang harus dipersiapkan terlebih dahulu.

 

“Sejumlah persoalan itu bakal jadi hambatan pelaksanaan kebijakan pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur,” ujar Dosen Teknik Planologi Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Universitas Trisakti, Yayat Supriatna dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komite I DPD beberapa hari lalu di Komplek Gedung Parlemen. Baca Juga: Pindah Ibukota, Aspek Hukum Komprehensif Harus Dipersiapkan

 

Dia merinci sejumlah persoalan tersebut. Pertama, persoalan regulasi serta tata kelola pemerintahan. Pemerintah memang telah mengusulkan pembentukan RUU omnibus law tentang Ibukota Negara. Bahkan usulan pemerintah tentang RUU Ibukota Negara masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 dengan nomor urut 47. Namun, hingga kini, pemerintah belum melayangkan naskah akademik dan draf RUU ke DPR.

 

“Keinginan pemerintah amat terburu-buru. Sementara banyak persoalan yang perlu dibenahi terlebih dahulu, ketimbang dipaksakan malah bisa menjadi persoalan baru,” kata Yayat.

 

Kedua, tata kelola pemerintahan. Baginya, pemerintah perlu memikirkan tata kelola pemerintahan di ibukota baru. Ketiga, penetapan status/kedudukan provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta pasca pemindahan ibukota. Keempat, pertanahan dan tata ruang. “Pertanahan di Kalimantan Timur memang terbilang luas. Tapi pengaturan tata ruang kota harus dilakukan secara detil.”

 

Kelima, pembiayaan dan beban anggaran. Menurut Yayat, pemerintahan Jokowi harus berpikir matang sebelum mengeksekusi pemindahan ibukota. Maklum, memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur menelan biaya besar jika hanya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

 

“Belum lagi dampak pemindahan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dampak sosial kemasyarakatan, dan budaya,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua