Selasa, 28 Januari 2020

Harun Masiku, Advokat yang Dipuji Hasto, Dicari-cari KPK

Ia masuk daftar pencarian orang. Statusnya sebagai advokat diakui Peradi.
Aji Prasetyo
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di gedung KPK. Foto: RES

Nama Harun Masiku (HM) sedang ramai menjadi pembicaraan publik. Keberadaannya masih teka-teki. Gara-gara HM pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan anak buahnya Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie dikritik banyak kalangan. Yasonna bahkan dilaporkan ke KPK dengan tuduhan menghalang-halangi penyidikan. Kritik itu tak lepas dari disinformasi yang diberikan kedua pejabat.

Mereka bersikuhuh HM berada di luar negeri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan dan beberapa orang lain pada 8 Januari lalu. Padahal, kamera pengawas Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta memperlihatkan seseorang mirip HM telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari, sehari sebelum OTT. Kementerian Hukum dan HAM berlindung di balik masalah delay data. Ironisnya, KPK yang seharusnya mencari HM, malah mengikuti pandangan Imigrasi. Walhasil, KPK juga dikritik banyak orang.

Hingga tulisan ini dibuat, KPK belum berhasil menangkap HM, orang yang diduga memberikan besel suap. Upaya sudah dilakukan seperti meminta bantuan kepolisian, mengirimkan surat permohonan cegah ke Ditjen Imigrasi, dan mendatangi beberapa lokasi yang diperkirakan terkait HM. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hasilnya masih nihil.

Kementerian Hukum dan HAM juga telah membentuk tim independen pencari fakta. Selain orang Kementerian, tim ini berisi perwakilan direktorat cybercrime Mabes Polri dan Ombudsman. Perkembangan terbaru, Yasonna mencopot Dirjen Imigrasi dan Direktur Sistem dan Teknologi Informasi.

(Baca juga: Dicecar Buronnya Harun Masiku, Bagini Jawaban KPK).

Siapakah sebenarnya HM? Pria asal Sulawesi  ini dipersiapkan partainya untuk mengisi kursi anggota DPR pengganti Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Surat permohonan pergantian antarwaktu ke Komisi Pemilihan Umum diteken langsung Ketua Umum dan Sekjen PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto. Bahkan partai mengajukan hak uji materi Peraturan KPU ke Mahkamah Agung, suatu indikasi yang menunjukkan HM berperan penting. Lalu, apa perannya? Itulah yang masih menjadi teka-teki.

Hasto hanya menyebut HM sebagai kader terbaik PDIP untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas. Ia juga menyebut HM sebagai kader berprestasi karena pernah menerima penghargaan dari Ratu Inggris. “Mengapa Saudara Harun? Kami juga memberikan keterangan karena yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam International Economic Law,” ujarnya usai diperiksa KPK sebagai saksi, Jumat (24/1).

Bisa jadi, yang dimaksud Hasto adalah beasiswa British Chevening Award dari Ratu Inggris. Hukumonline berusaha melakukan konfirmasi atas penghargaan ini. Senior Associate pada Hogan Lovells DNFP & ICC YAF Regional Representative, Dyah Ayu Paramita, menjelaskan British Chevening Scholarship merupakan beasiswa yang diberikan pemerintah Inggris untuk penduduk negara berkembang termasuk Indonesia. Beasiswa ini hanya mempunyai rentang waktu maksimal satu tahun dan dikhususkan pada jenjang Strata Dua.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua