Sabtu, 01 February 2020

Empat Putusan Ini Berkontribusi Positif terhadap Lingkungan Hidup

Karena inti putusannya dinilai lebih mengutamakan perlindungan lingkungan hidup dan kemanusiaan ketimbang kepentingan investasi yang berakibat merusak lingkungan hidup.
Ady Thea DA
WALHI. Foto: Hol.

Penegakan hukum lingkungan hidup beberapa tahun terakhir dirasa masih setengah hati. Dalam laporan bertema “Tinjauan Lingkungan Hidup 2020”, Walhi menyebut hal ini dapat dilihat dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) skala besar yang terjadi berulang kali, terakhir karhutla terjadi di tahun 2019. Walhi mencatat karhutla besar terjadi tahun 2019 lokasinya tidak jauh berbeda dengan karhutla tahun sebelumnya.

 

Titik api terbesar antara lain ada di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Menurut Walhi, berulangnya karhutla menunjukan gagalnya penegakan hukum lingkungan hidup. Selain gagal melakukan penegakan hukum, pemerintah dinilai tidak serius melindungi lingkungan hidup.

 

Manager Kajian Kebijakan Walhi Boy Even Sembiring mengatakan putusan MA bernomor 3555 K/Pdt/2018 tertanggal 16 Juli 2019 memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, dan Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi dan merevisi izin di sektor kehutanan dan perkebunan.

 

Menurut Boy, putusan MA itu mengingatkan pemerintah untuk segera mengevaluasi perizinan itu untuk mencegah agar karhutla tidak berulang. Putusan itu bisa digunakan pemerintah untuk mengkoreksi seluruh perizinan yang mengabaikan aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup. Sayangnya, kata Boy, sampai saat ini evaluasi itu tidak dilakukan sesuai harapan. Dia menilai putusan MA ini merupakan salah satu dari 5 putusan pada periode 2018-2019 yang berkontribusi positif terhadap lingkungan hidup.

 

“Putusan ini harusnya digunakan pemerintah untuk mengkoreksi kebijakan yang tidak berpihak kepada perlindungan lingkungan hidup dan kemanusiaan,” kata Boy dalam diskusi di Jakarta, Rabu (29/1/2020) kemarin. Baca Juga: Relaksasi Izin Lingkungan Hidup Lewat Omnibus Law Dinilai Tidak Tepat

 

Putusan kedua yaitu perkara Walhi melawan Menteri ESDM dan PT MCM. Dalam putusan kasasi bernomor 199 K/TUN/2019 tertanggal 5 Oktober 2019, intinya membatalkan izin operasi produksi (PKP2B) PT MCM di pegunungan Karst Meratus. Ketiga, gugatan Walhi dan Jikalahari terhadap Perda RTRW Provinsi Riau yang diterbitkan Gubernur dan DPRD Riau.

 

Salah satu yang dipersoalkan dalam gugatan ini yaitu Perda RTRW tersebut dinilai menghambat laju percepatan Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) di kawasan hutan karena harus mendapat rekomendasi Gubernur. Dalam gugatan itu Walhi dan Jikalahari meminta MA membatalkan Perda itu seluruhnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua