Rabu, 05 February 2020

Dua Lembaga Ini Kritisi Isu RUU Cipta Lapangan Kerja

Mulai perubahan rezim perizinan menjadi standar, pengupahan, pembenahan serikat pekerja. Draft RUU Cipta Lapangan Kerja perlu dikritisi seluruh pemangku kepentingan agar pemerintah mendapat masukan yang terbaik.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Hingga kini, banyak pihak yang kesulitan mengakses draft RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Padahal, publik penasaran ingin mengetahui isi RUU tersebut untuk memberi masukan kepada pemerintah. Kesulitan mengakses RUU itu tidak hanya dari kalangan masyarakat sipil, tapi juga lembaga negara seperti Ombudsman dan Komnas HAM.

 

Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih menegaskan lembaganya kesulitan mengakses draft RUU Cipta Lapangan Kerja sekalipun telah melayangkan surat secara resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya, rencana omnibus law ini muncul karena paket kebijakan ekonomi yang pernah dijalankan pemerintahan periode 2014-2019 tidak berbuah hasil sesuai yang diharapkan.

 

Salah satu penyebabnya yakni banyaknya regulasi, sehingga terjadi tumpang tindih peraturan. Melalui RUU Cipta Lapangan Kerja, pemerintah akan mengganti konsep perizinan menjadi standar. Konsekuensinya akan dibutuhkan banyak profesional yang bersertifikat. Misalnya, untuk izin mendirikan bangunan (IMB), pemohon harus mampu memenuhi standar yang ditentukan untuk mendapat sertifikat.

 

Alih-alih menyederhanakan peroses perizinan, Alamsyah menilai penetapan standar itu malah berpotensi meningkatkan ongkos perizinan. Tidak ada jaminan mekanisme penerapan standar itu dapat menghilangkan moral hazard (resiko moral) karena prosesnya melibatkan profesional.

 

“Biaya makin meningkat dan memunculkan bisnis sertifikasi,” kata Alamsyah dalam diskusi di kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (30/1/2020). Baca Juga: Jimly: Omnibus Law Pertama Semestinya RUU Pemindahan Ibukota Negara

 

Menurut Alamsyah, rezim standar membutuhkan pengawasan yang lebih ketat karena sifatnya bukan preventif. Pemerintah perlu memiliki petugas aparat yang cukup untuk mengecek apakah kegiatan usaha yang berjalan sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Tugas pemerintah jika rezim perizinan diganti dengan standar yakni menyiapkan aparat untuk melayani publik yang ingin sesuai atau memenuhi standar dimaksud.

 

“Apakah birokrasi siap melakukan ini? Banyak laporan yang masuk ke Ombudsman paling banyak soal pengawasan yang lemah,” ungkapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua