Senin, 10 Pebruari 2020

14 Dissenting Opinions sebagai Pendirian Kuat Hakim Palguna

Buku ini tidak menutup kemungkinan dapat menjadi pendapat yang diikuti MK di masa mendatang, membuka wacana dan diskursus akademik baru di berbagai kampus dan forum-forum ilmiah di Indonesia.
Aida Mardatillah
Foto: Hol

Perbedaan pendapat hakim konstitusi saat memutus perkara terkadang tak terhindarkan. Tak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dijatuhkan berdasarkan suara terbanyak. Artinya, ada satu hakim konstitusi atau lebih tidak setuju atau berbeda pendapat dengan mayoritas hakim. Putusan pendapat hakim konstitusi yang berbeda harus dimuat dalam putusan MK sesuai bunyi Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

 

Ada kalanya, seorang hakim konstitusi berbeda pendapat bukan pada seluruh substansi putusan perkara tertentu, melainkan hanya alasan atau pertimbangan hukum tertentu hingga sampai pada amar putusan. Selain itu, ada seorang hakim konstitusi setuju dengan amar putusan yang menjadi mayoritas pendapat hakim. Namun, hakim yang bersangkutan memiliki alasan/pertimbangan hukum berbeda baik seluruhnya maupun sebagian untuk tiba pada amar putusan. Perbedaan pendapat ini disebut concurring opinion.

 

Disssenting opinion sejak dahulu telah lazim dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem common law. Indonesia yang menganut tradisi sistem civil law dengan sebagian corak campuran dari sistem common law. Praktik dissenting opinion untuk pertama kalinya pada 1998. Kemudian, praktik dissenting opinion menemukan “ladangnya” pasca pembentukan MK pada 2003.

 

Memang seringkali dissenting opinion tidak dihiraukan saat putusan dijatuhkan. Namun, tidak menutup kemungkinan dissenting opinion yang awalnya dianggap sebelah mata, justru dapat dirasakan (manfaatnya) di kemudian hari karena menemukan kebenarannya. Nah, seputar pendapat berbeda diulas khusus oleh mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna terhadap sejumlah permohonan pengujian UU yang telah diputus MK lewat bukunya berjudul Dissenting Opinions: Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Palguna.

 

Buku ini telah melalui kajian sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi mereka yang tertarik meneliti lebih lanjut. Lalu, sejauh mana kontribusi dan peran Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna selama dua periode yakni 2003-2008 dan 2015-2020 terhadap perkembangan dan dinamika putusan-putusan yang dikeluarkan MK. Baca Juga: Pesan Palguna untuk Hakim Konstitusi Daniel Yusmic

 

 

Terlebih, Palguna pernah terlibat langsung dalam proses perdebatan dan perubahan UUD 1945 pada 1999 saat menjadi anggota MPR dari utusan daerah. Artinya, pemahaman Palguna terhadap original intent yang terkandung dalam amandemen UUD 1945 dapat dikatakan sangat mendalam. Palguna sendiri memiliki latar belakang keilmuan sebagai pengajar hukum internasional. Kemampuan dan wawasannya terhadap teori-teori dan doktrin di ranah hukum internasional cukup berimbang dengan pemahamannya terhadap hukum tata negara. Hanya sedikit akademisi di Indonesia yang menguasai dua bidang hukum tersebut sekaligus.

 

Dalam buku setebal 262 halaman ini telah tersaji 14 dissenting opinions yang pernah ditoreh Palguna dalam berbagai perkara pengujian UU yang diputus MK. Dari dissenting opinions tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menjadi pendapat yang digunakan atau diikuti oleh MK di masa mendatang. Tidak tertutup kemungkinan pula dissenting opinions ini setidaknya membuka wacana dan diskursus akademik baru di berbagai kampus dan forum-forum ilmiah di Indonesia.

 

Kompilasi dissenting opinions ini bukti nyata bahwa Palguna memiliki pendirian kuat atas pendapatnya saat rapat permusyawaratan hakim ketika sudah tidak dapat lagi menemukan kesamaan titik pandang. Dengan membaca gaya bahasa dan penulisan dari 14 dissenting opinions ini dapat ditemukan petunjuk sejauh mana Palguna turut memberi kontribusi dan warna dalam putusan-putusan MK. Diantara dissenting opinions ini ada yang diuraikan dan penjelasannya sama panjang atau bahkan lebih panjang dibandingkan dengan pendapat hukum Mahkamah.

 

Ketika menulis dissenting opinions ini, Palguna memang tidak pernah sekalipun terbesit menjadi hakim yang sekedar terlihat berbeda dengan yang lain. Padahal, setiap dissenting opinions yang ditulisnya selalu dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan akademik kepada khalayak publik (akuntabilitas).  

 

Berikut daftar 14 dissenting opinions Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna:

No

Perkara

Putusan MK

1.

Tindak Pidana Teorisme

Putusan No. 013/PUU-I/2003

2.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Putusan No. 006/PUU-VI/2006

3.

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Putusan No. 18/PUU-V/2007

4.

Penghinaan terhadap Presiden

Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006

5.

Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Putusan No. 21/PUU-XII/2014

6.

Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana

Putusan No. 21/PUU-XIV/2016

7.

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Putusan No. 25/PUU-XIV/2016

8.

Seleksi dan Pengangkatan Calon Hakim

Putusan No. 43/PUU-XII/2015

9.

Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah

Putusan No. 137/PUU-XIII/2015

10.

Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan No. 36/PUU-XV/2017

11.

Informasi dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

Putusan No. 20/PUU-XIV/2016

12.

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah

Putusan No. 5/PUU-V/2007

13.

Syarat Domisili bagi Calon Anggota DPD

Putusan No. 10/PUU-VI/2008

14.

Syarat Calon Kepala Daerah Tidak Pernah Dijatuhi Pidana

Putusan No. 42/PUU-XIII/2015

 

Dalam buku ini, diulas pula uraian pokok permohonan perkara, pertimbangan Mahkamah, amar putusan, hingga dissenting opinions Palguna yang dikemas dengan seringkas mungkin, sehingga diharapkan mudah dipahami pembaca. Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa, dosen, praktisi hukum, pengacara, peneliti yang dapat menjadi bahan referensi membuat tugas kuliah, materi perkuliahan, contoh permohonan uji materi di MK bagi advokat/nonadvokat, dan kajian ilmiah.

 

Buku ini akan segera hadir di toko buku terdekat ini. Selamat membaca!!!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua