Senin, 10 February 2020

Giliran Jaksa Persoalkan Aturan Impunitas Jabatan Notaris

PJI dan jaksa senior meminta agar frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Agus Sahbani
Sejumlah anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) usai mendaftarkan pengujian UU Jabatan Notaris di Gedung MK, Senin (10/2). Foto: Istimewa

Dianggap menghambat proses peradilan, Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa jaksa, seperti Asep N Mulyana, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna mempersoalkan penerapan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait pemeriksaan proses peradilan yang melibatkan notaris.

 

Sebab, aturan itu mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk mengambil minuta akta/protokol notaris atau memanggil notaris oleh aparat penegak hukum demi kepentingan proses peradilan. Guna menyalurkan aspirasi jaksa-jaksa seluruh Indonesia, PJI dan beberapa jaksa senior itu resmi mendaftarkan pengujian Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris di Kepaniteraan MK, Senin (10/2/2020).      

 

“Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya,” ujar Tim Asistensi PJI Rudi Prasetia Sudirdja saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2020). Baca Juga: Pengujian UU Jabatan Notaris Kandas

 








Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris



Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:



a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;



b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.


 

Rudi menerangkan frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, MKN memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara yang menghambat proses penanganan perkara. Tak hanya itu, bahkan penyidik, penuntut umum, ataupun hakim yang ditolak MKN ketika memanggil notaris, tidak dapat melakukan upaya hukum.  

 

“Frasa tersebut menjadikan jabatan notaris profesi kebal hukum melalui (perlindungan, red) MKN yang seolah telah menjelma sebagai lembaga impunitas. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana atau sekedar menjadi saksi akan berlindung di bawah naungan MKN untuk menghindari kewajiban hukum yang melekat setiap warga negara,” jelasnya.

 

Selain itu, frasa tersebut bertentangan dengan sejumlah asas/prinsip hukum, seperti equality before the law yang diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; asas equality of arms (persamaan kedudukan); nondiskriminasi yang  bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; dominus litis (penguasa perkara) yang melekat pada jaksa; peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua