Rabu, 12 Pebruari 2020

Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK

Menurut Denny, Dewan Pengawas senyatanya harus dimaknai sebagai masuknya kontrol, terutama kontrol eksekutif dalam tubuh KPK.
Agus Sahbani
Gedung MK. Foto: RES

Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) untuk beberapa permohonan kembali digelar. Sidang kali ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan mendengarkan keterangan beberapa ahli yang diajukan para pemohon.

 

Salah satu ahli yang dihadirkan pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana. Mengawali paparannya, Denny mengatakan semangat antikorupsi menjadi landasan lahirnya perubahan konstitusi yang membawa pada era reformasi. “Sangat jelas, semangat antikorupsi mewarnai perubahan konstitusi kita. Karenanya ruh antikorupsi ditiupkan dalam UUD 1945,” ujar Denny di ruang sidang pleno MK, Rabu (12/2/2020) seperti dikutip laman MK.

 

Menanggapi sejumlah permohonan pengujian Perubahan UU KPK, Denny menilai independensi merupakan salah satu roh KPK. Karena itu, kata Denny, kehadiran organ Dewan Pengawas KPK dalam revisi UU KPK, salah satu persoalannya terletak pada bagaimana hal-hal tersebut menghancurkan prinsip independensi KPK.

 

“Bagaimana KPK kemudian dimasukkan ke dalam executive agency, tidak lagi sebagai independent agency. Dewan Pengawas dengan segala kewenangannya, terutama dalam perizinan-perizinan terkait hukum yang memaksa, penyadapan, penggeledahan, dan lain-lain, menurut kami sudah masuk dalam tataran yang merusak independensi KPK,” kata  Denny sebagai Ahli Pemohon Perkara 59/PUU-XVI/2019 yang dimohonkan 25 advokat. Baca Juga: Tak Miliki Kedudukan Hukum, Pengujian Perubahan UU KPK Kandas

 

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini menilai model semacam dewan pengawas tidak ditemukan dalam praktik penegakan hukum di negara-negara lain. Sedangkan, revisi UU KPK dengan berbagai perubahan, menurut Denny, senyatanya harus dimaknai sebagai masuknya kontrol, terutama kontrol eksekutif dalam tubuh KPK.

 

“Kami berpandangan, revisi UU KPK tidak terkecuali tentang Dewan Pengawas harus betul-betul dilihat dengan cermat dan lebih dalam dari sekedar teks. Apakah ini legal policy, open legal policy atau bukan?” kata Denny.

 

Tantangan sangat berat

Sementara Mantan Ketua KPK M. Busyro Muqoddas menilai pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang sangat berat, terutama setelah berlakunya Perubahan UU KPK. “Politik hukum pembentukan KPK diawali reformasi, tidak hanya diharapkan untuk memberantas korupsi, tetapi juga menjadi jawaban bahwa Indonesia sedang menghadapi kejahatan yang luar biasa. Karena itu, upaya pemberantasannya tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara luar biasa,” kata Busyro.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua