Kamis, 20 Pebruari 2020

Ini Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2020

​​​​​​​Daftar tersebut ditetapkan Presiden Jokowi melalui Keppres.
RED

Pada 13 Februari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020.

 

Keppres ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

 

Dalam lampiran Keppres tersebut, terdapat 29 daftar Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun pada tahun 2020. Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari jasa keuangan, perpajakan hingga penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk daftar selengkapnya ada di bawah ini.

 

 

Dalam Keppres tersebut, Jokowi menetapkan daftar Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun.

 

“Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,’’ bunyi Diktum KETIGA dalam Keppres tersebut sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab, Rabu (19/2).

 

Jokowi juga memutuskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. “Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,’’ bunyi Diktum KELIMA Keppres Nomor 4 Tahun 2020.

 



 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua