Senin, 24 February 2020

Lion Air Tanggapi Permohonan PKPU Mantan Pilot

Lion Air masih menunggu putusan pengadilan terkait kewajiban hukum para mantan pilot berupa biaya pendidikan dan pelatihan dalam perjanjian serta kerugian yang ditanggung Lion Air sekitar Rp 89 miliar.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Salah satu maskapai penerbangan nasional PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) kembali menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (20/2). PKPU tersebut dimohonkan oleh mantan pilot maskapai tersebut Eki Ardiansyah dan W.F. Jimmy Kalebos. Permohonan PKPU resmi didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2).

 

Menanggapi permohonan PKPU tersebut, Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro menjelaskan pengajuan PKPU ini merupakan satu bagian rangkaian permohonan yang sama dengan permohonan pertama oleh mantan awak kokpit Lion Air, yaitu bernomor perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dia menambahkan putusan tersebut sudah diputus dan ditolak oleh PN Jakarta Pusat dan sudah ada yurisprudensi atau merupakan keputusan pengadilan terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

 

(Baca: Dianggap Tak Penuhi Unsur Sederhana, Majelis Tolak PKPU Lion Air)

 

“Bahwa telah ada keputusan dari Pengadilan Hubungan Industri (PHI) yang menyatakan Lion Air wajib membayar pesangon kepada mantan penerbang tersebut. Namun, Lion Air menggugat atas adanya kewajiban keuangan dari para awak kokpit yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pelatihan. Lion Air dengan ini menyatakan tidak benar adanya informasi bahwa Lion Air tidak mampu dan atau tidak ingin membayar kewajiban tersebut,” jelas Danang saat dikonfirmasi hukumonline, Senin (24/2).

 

Dia menjelaskan pihaknya saat ini masih menunggu kepastian hukum yaitu Keputusan Pengadilan terkait kewajiban hukum para mantan penerbang sekaligus pemohon berupa biaya pendidikan dan pelatihan dalam perjanjian serta kerugian yang ditanggung Lion Air akibat mogok terbang kepada Lion Air yang nilainya jauh lebih besar sekitar Rp 89 miliar dibandingkan dengan kewajiban Lion Air kepada para mantan penerbang tersebut. Danang menyatakan karena adanya percampuran utang, maka penyelesaian akan dilakukan oleh Lion Air, apabila gugatan Lion Air terhadap para penerbang tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

 

“Lion Air menegaskan, bahwa tidak ada hubungan dan keterkaitan pengajuan PKPU dengan status keuangan perusahaan. Saat ini kondisi keuangan dan operasional Lion Air masih berjalan normal,” jelas Danang.

 

Dalam berita hukumonline sebelumnya, pemohon dalam petitumnya meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya dan menetapkan keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap Termohon PKPU PT Lion Mentari Airlines untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan.

 

Pemohon juga menunjuk dan mengangkat Hardiansyah, Titik Kiranawati Soebagjo, Alfin Sulaiman, dan Rein Ronald Silaen selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit.

 

Isi petitum juga meminta pengadilan memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPUS diucapkan, dan membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon.

 

Kuasa Hukum Pemohon Rio Simanjuntak membenarkan pendaftaran gugatan tersebut. Berdasarkan penjelasannya, tagihan kliennya muncul terhadap Lion Air atas ganti rugi pesangon. “Benar, permohonan itu benar adanya dan sudah didaftarkan,” katanya kepada hukumonline, Sabtu (22/2).

 

(Baca: Mantan Pilot Mohonkan PKPU Terhadap Lion Air)

 

Rio mengatakan kliennya sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrian (PHI) terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Lion Air. Dalam gugatan PHI itu, kliennya tergabung dalam 18 pilot yang menggugat Lion Air karena di PHK setelah menolak terbang pada 10 Mei 2016.

 

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh hukumonline, gugatan di PHI didaftarkan oleh Eki dengan nomor perkara 310/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pn.Jkt.Pst. Kemudian dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; menyatakan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Putusan itu juga menyatakan Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 4 Agustus 2016 karena Pelanggaran Kerja; menghukum Tergugat untuk membayarkan Kompensasi Pemutusan hubungan Kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar Rp7.292.840.000.

 

Rinciannya, menghukum Tergugat untuk membayarkan tunjangan hari raya tahun 2016 kepada Penggugat II sebesar Rp42 juta, Penggugat III sebesar Rp39 juta, Penggugat VIII sebesar Rp10.100.000, Penggugat XII sebesar Rp40 juta, Penggugat XIV sebesar Rp42 juta, dan Penggugat XVII sebesar Rp38 juta.

 

Majelis Hakim juga memerintahkan Tergugat untuk memberikan surat keterangan kerja atau surat lolos butuh kepada masing-masing Para Penggugat ; menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000.

 

Atas putusan PHI tersebut, Lion Air kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Putusan MA justru menguatkan putusan PHI. Dikutip dari SIPP dengan Putusan MA No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Majelis Hakim tunggal Hamdi menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Lion Air.

 

Putusan kasasi tertanggal 20 April 2018 itu juga turut memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2017. Dalam eksepsi, Majelis menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

 

Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; menyatakan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; menyatakan Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang Antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu. Selain itu, menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2016 karena Pelangaran Kerja; Menghukum Tergugat untuk membayarkan Kompensasi Pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja seluruhnya sebesar Rp6.415.260.000.

 

Rio menambahkan, sebelum permohonan diajukan, kliennya sudah menjaukan sita eksekusi. Namun hal itu tidak dikabulkan lantaran dalam waktu bersamaan Lion Air mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap kliennya. “Sudah diajukan sita eksekusi tapi Lion Air mengajukan gugatan perdata PMH. Meskipun demikian seharusnya tidak menghentikan sita eksekusi, kalau menang di PMH ya tinggal minta ganti rugi lagi,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua