Selasa, 25 Pebruari 2020

Adu Canggih Munas 3 PERADI

Tiap organisasi menawarkan sistem pemilihan ketua umum yang berbeda, manakah yang sesuai pilihan Anda?
Tim Hukumonline

Tahun 2020 merupakan tahun istimewa bagi tiga organisasi advokat, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ketiga PERADI antara lain PERADI Suara Advokat Indonesia (SAI) di bawah komando Juniver Girsang, PERADI di bawah komando Fauzie Yusuf Hasibuan dan PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) di bawah komando Luhut MP Pangaribuan.

 

Pasalnya, pada tahun ini ketiga PERADI akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Rinciannya, Munas III PERADI SAI akan diselenggarakan pada 28-29 Februari 2020 di Jakarta. PERADI akan menyelenggarakan Munas ke-III pada 29-31 Maret 2020 di Surabaya. Sedangkan Munas III PERADI RBA diselenggarakan pada 19 Juni 2020 mendatang di Jakarta.

 

 

Menariknya, penyelenggaraan Munas ketiga PERADI tersebut memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda satu sama lain. Ada yang menggunakan teknologi, ada pula yang menerapkan sistem perwakilan. Tentu saja, semua sistem ini memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

 

Misalnya, sistem One Man One Vote (OMOV) yang diusung PERADI RBA dengan menggunakan e-voting. Pengajuan calon ketua umum yang berdasarkan Tata Tertib dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi juga menjadi pegangan sebelum pemilihan. Melalui sistem ini, para anggota nantinya dapat memilih calon ketua umum melalui aplikasi khusus dilakukan secara online dengan jangka waktu pemilihan tertentu.

 

Ada pula sistem One Person One Vote (OPOV) yang juga menggunakan e-voting tapi berbeda cara pelaksanaan yang akan diterapkan PERADI SAI. Melalui sistem ini, PERADI SAI mempersilakan calon ketua umum untuk mendaftar dengan sebelumnya memenuhi syarat Tatib dan AD/ART. Meski melalui e-voting, pemilihan harus dilakukan di tempat Munas yang akan diselenggarakan di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta.

 

Atau juga, sistem perwakilan yang diterapkan PERADI dengan cara pemilihan calon ketua umum melalui manual di Surabaya pada akhir Maret nanti. Meski begitu, PERADI bersikukuh bahwa pihaknya juga telah menerapkan pemilihan secara one man one vote pada saat di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masing-masing untuk menentukan perwakilan yang akan mengikuti Munas nanti. Serangkaian alasan ini akan diungkap oleh perwakilan PERADI dalam Hukumonline Podcast Episode 7.

 

Terlepas dari sistem dan mekanisme yang direncanakan, ketiga perwakilan organisasi advokat, khususnya para panitia telah mempersiapkan rencana matang mereka agar Munas dapat berjalan lancar. Untuk mengetahui lebih jauh rencana dan kesiapan Munas 3 PERADI dan tantangan yang mungkin akan terjadi, episode Hukumonline Podcast kali ini menghadirkan tiga sosok yang berkontribusi besar dalam penyelenggaraan Munas.

 

Ketiganya adalah Ketua Steering Committee Munas PERADI RBA Imam Hidayat, Ketua Steering Committee Munas PERADI Sutrisno dan Ketua Steering Committee Munas III PERADI SAI Patra M Zen. Fathan Qorib dari Hukumonline akan mengupas kecanggihan Munas yang ditawarkan oleh ketiga PERADI.

 

Mau tahu obrolan seru apa yang ada di Hukumonline Podcast Ngobral atau ngobrol Bareng Lawyer berkaitan Munas yang akan diselenggarakan tiga PERADI? Yuk, langsung dengarkan Hukumonline Podcast Episode 7 di bawah ini!

 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua