Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Direktur Badan Peradilan Umum No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan. Sontak, SEMA ini membuat “gerah” sejumlah elemen masyarakat karena dinilai membatasi hak media meliput jalannya proses persidangan di pengadilan atau kata lain melanggar kebebasan pers.
Ada salah satu poin dari SEMA ini yang dianggap meresahkan awak media yakni adanya larangan pengambilan foto, merekam suara, dan merekam gambar di ruang persidangan. Di SEMA, ketentuan Tata Tertib Umum, point ketiga menyebutkan “Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan,” demikian bunyi SEMA No. 2 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 7 Februari 2020 ini.
Implikasi dari pelanggaran tata tertib persidangan ini, adalah sanksi pidana yang akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya yang diatur dalam poin 9 yakni “Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya,” Dan bunyi poin 7 ialah “Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.”
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun mengatakan Dewan Pers memahami bahwa proses sidang pengadilan memiliki kondisi-kondisi tertentu yang memang perlu diatur. “Tetapi, seharusnya yang memberikan izin itu majelis hakim sidang, bukan ketua pengadilan negeri,” kata Hendry kepada Hukumonline di Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Dia menilai kalau ketua pengadilan negeri yang memberikan izin itu nanti akan merepotkan. “Apakah bisa ketua pengadilan datang setiap hari? Jadi, seharusnya ketua majelis sidang yang memimpin jalannya persidangan yang boleh atau tidaknya mengambil foto, rekaman suara, dan gambar?”
“Aturan seperti ini tidak melanggar kebebasan pers, karena setiap wilayah atau tempat memiliki aturan sendiri yang harus dihormati. Jadi yang perlu diatur ini tata caranya saja. Wartawan disini masih bisa meliput, kecuali disebut dalam surat edaran semua persidangan tertutup dan tidak boleh diliput oleh wartawan,” kata dia.
Akan ada aturan teknisnya
Kepala Biro Humas dan Hukum MA Abdullah mengatakan surat edaran ini bukan ditandatangani oleh Ketua MA M. Hatta Ali, tetapi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Prim Haryadi. “Ini bukan SEMA yang dikeluarkan oleh MA, tapi surat edaran badilum, jadi hanya khusus diatur di peradilan umum, tidak termasuk peradilan agama, tata usaha negara, dan militer,” kata Abdullah kepada Hukumonline.