Jumat, 28 Pebruari 2020

Perkara Berakhir Damai, Sushi Tei Sampaikan Apresiasi

Kusnadi resmi menjual 24 persen sahamnya pada Sushi Tei.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Perkara hukum antara yang membelit Sushi-Tei dengan mantan Presiden Direktur Kusnadi Rahardja berakhir menyusul tercapainya kesepakatan damai oleh semua pihak yang bersengketa. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Perjanjian Perdamaian antara Kusnadi Rahardja (Pihak I), PT Sushi-Tei Indonesia (Pihak II), Sushi-Tei Pte Ltd (Pihak III), Sonny Kuniawan (Pihak IV), dan PT Boga Inti (Pihak V), yang ditandatangani pada 23 Desember 2019.

 

Direktur Sushi Tei Indonesia, Alle Tan menyambut baik perselisihan Sushi Tei dan Kusnadi yang diselesaikan lewat perdamaian. Menurutnya perselisihan yang berujung dengan cepat dan perdamaian membuktikan bahwa penyelesaian perkara di Indonesia cukup baik. Dan hal ini jelas memberikan dampak yang baik pula untuk investasi di Indonesia. Dengan berakhirnya semua persengkataan yang terjadi di pengadilan maupun kepolisian, Sushi-Tei kini akan memfokuskan pada upaya pengembangan bisnis di Indonesia.

 

“Berakhirnya semua perkara hukum ini membuat kami bisa lebih fokus untuk mengembangkan bisnis, baik melalui perluasan jaringan restoran Sushi-Tei maupun dalam pengembangan produk-produk baru sebagai komitmen kami kepada pelanggan di Indonesia,” ujar Allen Tan.

 

Menurut Kuasa Hukum Sushi-Tei, Jamaslin James Purba komunikasi antar kedua belah pihak terkait rencana perdamaian terjadi secara intens sejak Desember 2019 lalu. Perdamaian yang terjadi antar keduanya adalah di luar mediasi yang sudah dilakukan oleh pengadilan.

 

Sesuai Perjanjian Perdamaian, lanjut James, para pihak yang bersengketa sepakat untuk mencabut semua gugatan hukum yang perkaranya sedang berjalan di pengadilan. Semua pihak juga sepakat mencabut semua laporan tindak pidana yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian. . Lima gugatan itu terdiri dari tiga gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Kusnadi dan dua gugatan dua gugatan terkait merek yang diajukan oleh pihak Sushi Tei.

 

“Sesuai amanat perjanjian, para pihak baik Kusnadi Rahardja maupun Sushi-Tei sudah mencabut semua gugatan perdata dan sudah ada penetapan dari majelis hakim untuk tidak melanjutkan proses persidangan. Begitu juga dengan perkara pidana, semua laporan baik oleh Kusnadi Rahardja maupun Sushi-Tei juga sudah dicabut dan dihentikan pemeriksaannya,” kata James dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/2).

 

(Baca: Sengketa Sushi-Tei Berujung Damai)

 

Sebagai bagian dari ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian, Kusnadi Rahardja sepakat untuk menjual seluruh sahamnya di PT Sushi-Tei Indonesia sebesar 24%. Kesepakatan ini dilakukan melalui perjanjian jual beli saham tertanggal 31 Januari 2020 antara Kusnadi Rahardja dengan Sushi-Tei Pte Ltd (Singapura). Jual beli dan pengalihan hak atas saham oleh Kusnadi Rahardja kepada Sushi-Tei Pte Ltd telah dilaksanakan dan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sushi-Tei Indonesia.

 

Selain penjualan saham Kusnadi ke Sushi-Tei Pte Ltd, Kusnadi juga sepakat untuk mencabut pemblokiran rekening-rekening bank PT Sushi-Tei Indonesia, serta mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Direktur PT Sushi-Tei Surabaya.

 

“Sesuai Perjanjian Perdamaian, para pihak juga sepakat untuk menghentikan segala gugatan maupun tuntutan ganti rugi sebagai dampak dari persengketaan hukum yang terjadi. Para pihak juga menjamin tidak ada lagi perkara atau laporan polisi atau sengketa selain proses hukum yang sedang berlangsung dan dalam proses pencabutan gugatan di pengadilan,” imbuh James.

 

Kuasa hukum Kusnadi, Yefikha, dari kantor hukum Hotman Paris & Partner mengatakan bahwa meskipun pada proses mediasi di pengadilan sempat menemui jalan buntu, pada akhirnya para pihak sepakat untuk tidak lagi memproses lebih lanjut perkara, baik dengan Sushi-Tei, maupun dengan kantor hukum AKSET.

 

Walhasil, semua perkara gugatan yang berkaitan satu sama lain dicabut. Demikian pula dua laporan pidana. “Antara klien kami dengan pemegang saham STI yang lain telah sepakat untuk berdamai di luar pengadilan, dengan demikian seluruh sengketa perdata maupun pidana yang diajukan oleh masing-masing pihak, dicabut,” kata Yefikha kepada hukumonline.

 

Gugatan terkiat Sushi Tei pertama kali didaftarkan oleh Kusnadi. Kusnadi melalui kuasa hukumnya Frank ARP Hutapea menggugat Sushi Tei di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 591/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL pada 18 Juli 2019.

 

Dalam tuntutan tersebut, Kusnadi menggugat sebanyak 13 pihak sekaligus yaitu STI, Janice Lee Lai Yin, Chew Sok Choo atau Zhou Shuzu, Luciana Jinardi Jie, Sonny Kurniawan, Allen Tan Han Loong, Kota Igarashi, Sng Yeow Hua, Sushi Tei Pte Ltd, Sirius Corp Limited, Mizuho Asia Partners Pte Ltd, Kementerian Hukum dan Ham Cq Direktorat Jenderal Administrasi Umum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua