Sabtu, 14 Maret 2020

Keppres Penanganan Corona Diteken, Partisipasi Masyarakat Sangat Diperlukan

 

Gubernur dan bupati/walikota juga diminta membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Nasional. Terkait pendanaan, seluruh kegiatan Gugus Tugas dibebankan kepada ABPN, APBD dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan undang-undang.

 

Dilansir Antara, Tim reaksi cepat penanganan sebaran pandemi COVID-19 akan berjaga di 135 pintu gerbang masuk Indonesia guna menangkal penularan lebih luas virus corona jenis baru tersebut.

 

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (14/3), mengatakan tim reaksi cepat juga akan berjaga di 132 rumah sakit rujukan COVID-19, termasuk 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, serta 65 rumah sakit BUMN. “Pembentukan tim ini sebagai respons terukur dari pemerintah,” ucapnya.

 

Tim reaksi cepat ini dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan akan terdiri dari aparat Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen Polri dan TNI. Tim ini juga akan melacak pesebaran virus yang berhubungan dengan klaster-klaster penularan COVID-19 di Tanah Air.

 

“Tim reaksi cepat secara organisasional telah memiliki kesiapan dalam personel, keahlian dan operasional kerja dalam situasi mendesak (emergency),” kata Fadjroel.

 

Fadjroel juga mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk kepekaan krisis saat ini sangat diperlukan. Bentuk kepekaan ini dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan tetap bersih. Masyarakat juga diimbau mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. “Juga melakukan self isolation (isolasi sendiri) ketika ada gejala infeksi corona. Hubungi nomor darurat 119 ketika butuh bantuan informasi dan penjemputan,” ujar dia.

 

Hingga Jumat (13/3) malam, data resmi pemerintah menunjukkan bahwa terdapat 69 kasus pasien positif virus corona jenis baru yang menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 69 pasien itu, lima pasien sembuh dan empat orang meninggal dunia.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua