Kamis, 19 March 2020

MA Imbau Pencari Keadilan Manfaatkan E-Litigasi

SE Sekma ini mengatur sistem kerja lembaga peradilan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Meskipun sidang perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap digelar sesuai jadwal yang pembatasannya kewenangan ketua pengadilan negeri setempat.
Agus Sahbani
Gedung MA. Foto: RES

Meningkatnya penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai pandemi global dan bencana nasional nonalam berdampak pula pada aktivitas di lembaga peradilan. Mahkamah Agung (MA) mengeluakan Surat Edaran Sekretaris MA No. 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.

 

Surat Edaran yang diteken Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo pada 17 Maret 2020 ini mengatur sistem kerja setiap satuan kerja (satker) lembaga peradilan baik MA maupun pengadilan di bawahnya dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Ada beberapa pedoman/panduan sistem kerja penting yang mesti dipatuhi para hakim dan aparatur peradilan.

 

Pertama, para hakim dan aparatur peradilan yang mengalami sakit, khususnya batuk, pilek, demam, sesak napas, atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak lain/lingkungan yang terkontaminasi Covid-19 dapat diberi izin tidak masuk kantor dengan memperhatikan kondisi lingkungan kantor. Kedua, para hakim dan aparatur peradilan yang sakit tersebut harus mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19.

 

Ketiga, pimpinan satker memastikan tugas pelayanan publik tetap berjalan efektif, koordinasi dengan dinas kesehatan setempat, dan terus memantau perkembangan informasi penyebaran virus corona. Keempat, aparatur yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat menggunakan masker. Kelima, setiap satker menyediakan hand sanitizer dan alat pendeteksi suhu tubuh/badan (thermometer infrared).                              

 

Keenam, sidang perkara pidana, pidana militer, jinayat tetap dilangsungkan sesuai jadwal. Ketujuh, penundaan sidang dan pembatasan pengunjung sidang kewenangan majelis hakim. Kedelapan, majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang. Hal terpenting dan terakhir untuk sidang perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara (TUN), pencari keadilan dianjurkan memanfaatkan e-litigasi.

 

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menegaskan sidang perkara pidana, terutama yang banyak menghadirkan pengunjung, pelaksanaannya diserahkan kepada ketua pengadilan negeri (KPN) setempat. Sebab, penyelesaian perkara pidana terkait masalah hak asasi seseorang (tersangka/terdakwa). Baca Juga: Dampak Corona, Sidang Perkara Pidana Tetap Berjalan

 

Untuk sidang perkara perdata, agama, dan TUN, MA mengimbau masyarakat diupayakan memanfaatkan sistem persidangan e-litigasi guna menghindari kerumunan di pengadilan. “Untuk sidang-sidang perkara perdata, perdata agama, TUN, MA mengingatkan masyarakat dapat memanfaatkan sistem peradilan e-litigasi dan tidak perlu mendatangi pengadilan langsung,” harapnya.

 

Seperti diketahui, sidang e-litigasi (online) telah berlaku di seluruh pengadilan negeri, agama, dan PTUN sejak 2 Januari 2020 sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini melengkapi berlakunya Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) yang terbit pada 13 Juli 2018.

 

Sejak Juli 2018 hingga 30 Desember 2019, MA telah mencatat jumlah advokat terdaftar menggunakan sistem e-court totalnya sebanyak 26.079 advokat. Namun, jumlah advokat terverifikasi atau telah melalui proses pengecekan totalnya sebanyak 24.044 advokat sebagai pengguna yang resmi masuk sistem e-court di 30 Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. (Baca Juga: 24 Ribuan Advokat Resmi Masuk Sistem E-Court)     

 

Berdasarkan Laporan Tahunan MA Tahun 2019, e-court telah digunakan untuk menangani 47.244 perkara terkait sengketa perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Kebijakan e-litigation juga telah berjalan dengan baik, salah satunya ditandai dengan tingginya partisipasi pengguna lain (non-advokat) yang tercatat sebanyak 22.641 pengguna. Rinciannya terdiri dari 21.431 pengguna perorangan; 172 pengguna lembaga pemerintahan; 972 pengguna badan hukum; dan 111 pengguna dalam kapasitas sebagai kuasa insidentil.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua