Kamis, 19 Maret 2020

Terkait Virus Corona, Pelaku Usaha Dilarang Ekspor Masker dan Hand Sanitizer

Kebijakan ini berlaku hingga Juni 2020.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Masker dan hand sanitizer menjadi barang penting yang paling dicari oleh masyarakat Indonesia pasca wabah Virus Corona (Covid-19) mulai menyerang Kota Wuha, Tiongkok pada Desember tahun lalu. Keberadaan dua barang ini pun mulai langka diiringi dengan kenaikan harga yang sangat signifikan, terutama setelah adanya warga Indonesia yang dinyatakan positif terpapar Covid-19.

 

Atas fenomena ini, pemerintah pun mulai mengambil sikap. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan regulasi baru untuk menstabilkan harga masker dan hand sanitizer. Lewat Permendag Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker, Kemendag melarang keras kegiatan ekspor masker dan hand sanitizer.

 

“Berkaitan dengan situasi ini ada kebijakan baru yakni Permendag No 23 Tahun 2020 yang intinya pelarangan sementara masker dan antiseptik, pelindung diri dan bahan baku sampai Juni 2020. Dengan ini pemerintah memberikan jaminan ketersediaan masker dan antiseptic di dalam negeri,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam streaming konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/3).

 

Agus mengaku jika pihaknya sudah bekerja sama dengan aparat hukum untuk mengawasi implementasi dari regulasi ini bersama dengan Bea Cukai,

 

“Berkaitan dengan pengawasan, pertama kita sudah mengeluarkan kebijakan yakni peraturan untuk larangan ekspor artinya untuk seluruh pelaku usaha larangan ekspor (masker dan hand sanitizera) berlaku, dan semua aparat hukum turut mengawasi terutama Bea Cukai dan juga Kemendag sendiri,” imbuhnya.

 








Pasal 2:




  1. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Eksportir dilarang semen tara mengekspor:




  1. Antiseptik;

  2. bahan baku Masker;

  3. Alat Pelindung Diri; dan

  4. Masker, sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS.




  1. Ketentuan mengenai uraian barang dan Pos Tarif/HS yang dilarang sementara ekspor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.




  1. Larangan sementara ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.


 

Sementara itu, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Veri Anggrijono menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah preventif sebagai upaya untuk menjamik ketersediaan masker dan hand sanitizer di dalam negeri. Kemendag, lanjutnya, sudah mengundang produsen, distributor maupun pelaku usaha terkait dengan dua produk tersebut dan menghimbau untuk tidak melakukan ekspor, menaikkan harga dan menumpuk barang yang dapat menyebabkan kenaikan harga.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua