Rabu, 01 April 2020

Bertahun Urus Likuidasi, Lamanya Penutupan NPWP Harus Dievaluasi

Butuh waktu bertahun-tahun menyelesaikan proses likuidasi. Tak jarang perusahaan akhirnya memilih tetap ada kendati tidak beroperasi lagi.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi NPWP perusahaan. Ilustrator: BAS

Salah satu komponen kemudahan berusaha dalam program Ease of Doing Business (EoDB) adalah resolving insolvency. Likuidasi merupakan bagian penilaian dari komponen itu. Penilaiannya adalah seberapa cepat proses likuidasi perusahaan dilakukan. Sayangnya, jika ditelisik jejak likuidasi di Indonesia selama ini, prosesnya berjalan relatif lambat. Perlu waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan proses likuidasi, bahkan tak jarang pengusaha akhirnya memilih membiarkan saja perusahaan tanpa diurus proses likuidasinya.Tidak mengherankan jika rangking resolving insolvency Indonesia dinilai tak begitu bagus, bahkan turun dua peringkat dari tahun sebelumnya (2019) menjadi ke-38 di tahun 2020.

Hukumonline mewawancarai beberapa lawyer berpengalaman dalam proses pengurusan likuidasi perseroan. Berdasarkan pengalamannya selama ini, Partner Adisuryo Dwinanto & Co, Rizky Dwinanto mengungkapkan bahwa normalnya proses pengurusan atau likuidasi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih dari setahun. Prosesnya mulai dari pemberitahuan pemberesan, pengumuman likuidasi, pemberitahuan pembagian sampai hingga penutupan.

Salah satu yang jadi persoalan dalam proses likuidasi adalah lamanya proses penutupan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. Inilah antara lain yang  membuat proses likuidasi dapat memakan waktu satu hingga dua tahun. Ketika mengajukan penutupan NPWP, kantor pajak memiliki waktu satu tahun untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terlebih dahulu. Setelah SKP keluar, masih ada sisa waktu 1 tahun bahkan lebih untuk melakukan penelusuran.

“Itu yang dipandang sangat complicated, akhirnya tak sedikit yang memilih dormant,” tukasnya.

(Baca juga: Aspek-Aspek Due Diligence yang Harus Dipahami Konsultan Hukum).

Untuk diketahui, dormant artinya membiarkan status hukum perusahaan tersebut tetap ada kendati tidak melakukan kegiatan apapun, atau tidak beroperasi lagi. Ketika memilih opsi dormant, perusahaan akhirnya mengajukan status perusahaan ‘tidak aktif’ ke kantor pajak, sehingga tak lagi berkewajiban melapor pajak tahunan. Namun penting digarisbawahi, memilih opsi dormant membuat tanggungan hukum perusahaan harus tetap ditunaikan. Kondisi dormant menunjukkan bahwa perusahaan, pemegang saham dan direksi masih ada secara hukum. “Jadi kalau suatu saat ada masalah hukum, otomatis dia masih berkewajiban menyelesaikan masalah hukum itu,” terangnya.

Seharusnya, kata Rizky, Pemerintah bisa membuat aturan penutupan NPWP lebih mudah. Menurut dia, regulasi penutupan Perseroan Terbatas saat ini tidak semudah mendirikan PT. Pendirian PT hanya membutuhkan waktu satu pekan untuk mendapatkan SIUP, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan NPWP. Untuk exit di Indonesia, jauh lebih sulit ketimbang entry (memulai usaha). Bila dibandingkan dengan proses likuidasi di Singapura dan Malaysia, katanya, tentunya jauh lebih mudah ketimbang di Indonesia.

“Karena saat mereka akan melakukan likuidasi, disitu ada insolvent tes. Pada saat dia Insolvent diketahui perusahaannya tidak lagi beroperasi, tidak ada aktivitas dan lainnya, dia langsung mengajukan pencabutan, semua langsung selesai clear,” Jelasnya.

Pandangan senada disampaikan Dewi Safitri Reni. Partner pada firma hukum Soewito Soehardiman Edimurti Kardono (SSEK) ini mengakui adanya perbedaan yang begitu jauh antara proses penyelesaian likuidasi di Indonesia dan di luar negeri. Di luar negeri, katanya, proses likuidasi biasanya tak lama sama sekali.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua