Kamis, 05 December 2019

Aspek-aspek Penting Due Diligence yang Harus Dipahami Konsultan Hukum

LDD dapat membantu investor mengambil keputusan mengenai potensi bisnis, nilai perusahaan hingga risiko hukum perusahaan yang menjadi target.
Mochamad Januar Rizki
artner dari Kantor Hukum SSEK, Stephen Igor Warokka, dalam acara Workshop Hukumonline 2019 “Memahami Strategi dan Aspek Penting dalam Pembuatan Legal Due Diligence yang Efektif dan Tanpa Celah di Jakarta, Kamis (5/12). Foto: RES

Salah satu tugas utama konsultan hukum menganalisa dan menilai kepatuhan suatu pihak dari segi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar badan hukum/usaha hingga perjanjian-perjanjian. Penilaian tersebut dilakukan melalui proses pengkajian dokumen-dokumen serta pemeriksaan pada pihak-pihak terkait. Proses ini dikenal dengan istilah legal due diligence (LDD) atau uji tuntas hukum.

 

LDD ini sering dilakukan dalam dunia bisnis untuk mengetahui profil pihak tertentu yang umumnya perusahaan. Dengan melakukan LDD dapat membantu investor mengambil keputusan mengenai potensi bisnis, nilai perusahaan hingga risiko hukum perusahaan yang menjadi target. Pembuatan LDD berpengaruh positif mempercepat proses suatu bisnis dengan cermat.

 

Hal tersebut dipaparkan partner dari Kantor Hukum SSEK, Stephen Igor Warokka, dalam acara Workshop Hukumonline 2019 “Memahami Strategi dan Aspek Penting dalam Pembuatan LDD yang Efektif dan Tanpa Celah di Jakarta, Kamis (5/12).

 

“Kalau pelaku usaha ingin menanamkan investasi pada suatu perusahaan prosesnya cepat maka kebutuhan due diligence ini sangat besar. Melalui LDD, calon investor akan mendapat gambaran mengenai keadaan suatu perusahaan melalui perspektif hukum. Informasi ini sangat penting bagi investor untuk mempertimbangkan haruskah investor menanam modal dalam perusahaan ini,” jelas Igor.

 

(Baca: Pentingnya Due Diligence dalam Mitigasi Risiko Transaksi Perusahaan)

 

Dalam presentasinya tersebut, Igor menyampaikan dalam sektor pasar modal telah ada standar pembuatan LDD yang ditetapkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal. Standar LDD dalam keputusan tersebut harus dipatuhi para konsultan hukum untuk transaksi pasar modal.

 

Namun, standar LDD HKHPM berlaku sebagai kode etik konsultan hukum pasar modal, tapi tidak mengikat kepada perusahaan yang melakukan LDD secara mandiri. Secara umum, Standar LDD HKHPM mengatur secara rinci mengenai isu-isu yang harus dikaji pada saat melakukan LDD. Selain itu, konsultan hukum pasar modal juga diwajibkan meminta berbagai surat pernyataan bermeterai dari Direksi dan Dewan Komisaris target mengenai perihal-perihal tertentu.

 

Berdasarkan praktik, Igor menjelaskan umumnya LDD dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk untuk melakukan analisa terhadap target dari berbagai perspektif . Setiap anggota tim akan bertanggungjawab melakukan LDD sehubungan aspek-aspek hukum misalnya anggaran dasar, struktur permodalan dan pemegang saham, perizinan, perjanjian material, aset material, keuangan dan pajak, lingkungan, ketenagakerjaan serta litigasi /sengketa.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua