Selasa, 01 Oktober 2019

Pentingnya Due Diligence dalam Mitigasi Risiko Transaksi Perusahaan

Setidaknya ada empat cakupan due diligence yang penting dilakukan dan tentunya disesuaikan kebutuhan perusahaan.
Hamalatul Qur'ani
Managing Partner TNB Lawfirm, Tasdikiah Siregar. Foto: RES

Legal Due Dilligence (LDD) pada dasanya merupakan kunci untuk melakukan mitigasi risiko terhadap suatu aktivitas bisnis yang akan dilakukan suatu perusahaan, baik merger, akuisisi atau transaksi lainnya. Di situ, perusahaan bisa melakukan pemeriksaan secara seksama sehingga memperoleh informasi atau fakta material yang bisa menggambarkan kondisi suatu perusahaan target atau objek transaksi.

 

Beberapa informasi yang bisa didapatkan pelaku usaha dari due diligence seperti status hukum dan penjelasan hukum terhadap dokumen yang diperiksa, legalitas badan usaha target, tingkat ketaatan hukum perusahaan target dan lainnya. Hasil yang diperoleh dalam due diligence ini, sangat menentukan apakah risiko hukum yang akan dihadapi tidak lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh bila transaksi dilanjutkan? Atau bisa juga dijadikan senjata untuk melakukan negosiasi harga.

 

Managing Partner TNB Lawfirm, Tasdikiah Siregar menjabarkan setidaknya ada 4 (empat) cakupan due diligence yang penting dilakukan dan tentunya disesuaikan kebutuhan perusahaan. Pertama, soal perizinan (termasuk dokumen lingkungan). Di situ lawyer biasanya akan melakukan pemeriksaan terkait keabsahan perizinan.

 

Perizinan apa saja yang telah atau belum dipenuhi perusahaan target. Bila ditemukan beberapa izin yang belum dipenuhi atau belum diperpanjang maka bisa dipersyaratkan kepada perusahaan target untuk menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum close transaction.

 

Kedua, soal aset. Ia menjelaskan penting bagi perusahaan untuk mengetahui status hukum dan keabsahan kepemilikan aset secara akurat. Hal ini biasanya bisa diketahui pelaku usaha melalui pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan lawyer bisa menyisir aset-aset apa saja yang dimiliki perusahaan.

 

“Bila itu tanah, berapa hektar? baru kemudian dibandingkan dengan kondisi fakta sebenarnya di lapangan,” katanya dalam Workshop Hukumonline bertema Pemahaman akan Legal Due Diligence dalam Manajemen Risiko bagi Pelaku Bisnis di Jakarta, Senin (30/9).

 

Ketiga, masalah ketenagakerjaan. Persoalan dari sisi ketenagakerjaan, katanya, bisa dilihat dari apakah sejauh ini gaji dan tunjangan pegawai yang telah ditetapkan perusahaan sudah comply atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Adakah pelanggaran tertentu yang dilakukan perusahaan target terhadap karyawan terkait peraturan perusahaan atau perjanjian kerja?

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua