Jumat, 03 April 2020

Presiden Diminta Tolak Usulan Bebaskan Napi Korupsi Diatas 60 Tahun

Melalui usulan PP No. 99 Tahun 2012 karena tak ada kaitannya pembebasan napi korupsi dengan pencegahan pandemi virus corona.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: Hol

Usulan kebijakan Kemenkumham tentang rencana membebaskan narapidana kasus korupsi yang berusia diatas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menuai polemik.

 

Sebagian kalangan mengkritik usulan kebijakan ini. Salah satunya, Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memprotes usulan Menkumham Yasonna H Laoly itu sebagai rencana lama yang sudah diinginkan untuk mengubah PP No.99 Tahun 2012 itu. “Pembebasan narapidana kasus korupsi ‘mendompleng’ program asimilasi dan integrasi yang sudah berjalan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Fariz saat diskusi melalui video conference di Jakarta, Kamis (2/4/2020).  

 

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly dalam rapat kerja virtual bersama Komisi III DPR pada Rabu (1/4), mengatakan ingin merevisi PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lalu, terbit Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang membebaskan sekitar 30 ribuan narapidana dewasa dan anak.

 

Dalam bagian Kedua huruf a dan b disebutkan bahwa asimilasi dan pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi kejahatan yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, termasuk narapidana korupsi. Baca Juga: Cegah Covid-19, Ini Syarat Narapidana dan Anak Bebas Lewat Asimilasi-Integrasi

 

Menurut Donal, pandemi Covid-19 hanya dijadikan justifikasi bagi Yasonna untuk mengubah PP 99/2012. Sebab, niat Yasonna ingin merevisi PP 99/2012 sudah sejak lama saat periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Pandemi Covid-19 hanya momentum untuk justifikasi merevisi PP 99/2012. Ini kerjaan lama yang berhasil revisi,” ujarnya.

 

Donal berpendapat rencana Yasonna kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi Bila alasan over kapasitas adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab, jumlah narapidana korupsi jauh lebih kecil ketimbang narapidana kejahatan lain. Data Kementerian Hukum dan HAM periode 2018 menyebut jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang diantaranya adalah narapidana korupsi. Artinya narapidana korupsi hanya 1,8 persen dari total narapidana yang ada di lapas seluruh Indonesia.

 

“Akan lebih baik jika pemerintah fokus pada narapidana kejahatan lain, seperti narkoba atau tindak pidana umum lain yang secara kuantitas jauh lebih banyak dibanding korupsi,” dalihnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua