Selasa, 07 April 2020

Penjelasan Hukum Soal Polemik Iuran BPJS Kesehatan Pasca Putusan MA

Polemik ini tidak lepas karena proses uji materi MA bersifat tertutup, sehingga mempengaruhi sikap para pihak menerjemahkan putusan tersebut.
Mochamad Januar Rizki
Layanan BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit. Foto: RES

Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menimbulkan pertanyaaan publik saat ini. Hal ini karena BPJS Kesehatan masih memberlakukan tarif baru bagi peserta kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri sebesar Rp 160 ribu. Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan tarif tersebut setelah mengabulkan uji materi atau judicial review atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

 

MA membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 seperti tercantum dalam Pasal 34 ayat (1), (2) Perpres No. 75 Tahun 2019. Pasal itu memuat rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan iuran PBPU dan BP untuk kategori Kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Kemudian peserta Kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 dan peserta Kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000.

 

Mengutip artikel hukumonline sebelumnya, MA menyatakan putusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini seharunya berlaku sejak tanggal diputuskan pada 27 Februari 2020 atau tidak berlaku surut. Karena itu, masyarakat yang sudah membayar iuran sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga sebelum ada putusan ini tetap mengacu Perpres No. 75 Tahun 2019.

 

Namun, pada periode pembayaran iuran Maret 2020, BPJS Kesehatan masih memberlakukan tarif baru tersebut atau mengacu Perpres 75/2019. BPJS Kesehatan menyatakan belum membatalkan kenaikan iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) karena masih menunggu pemerintah mengubah ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 (Perpres 75/2019) atau Keputusan MA berlaku hingga 91 hari.

 

(Baca: Pasca Putusan MA, Aturan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dievaluasi)

 

Kondisi ini tentunya menjadi pertanyaan bagi publik karena masih membayar iuran dengan tarif mahal. Lantas bagaimana penjelasan hukumnya?

 

Ahli Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menjelaskan polemik ini tidak lepas karena proses uji materi MA bersifat tertutup, sehingga mempengaruhi sikap para pihak menerjemahkan putusan tersebut. Menurutnya, seharusnya proses uji materi di MA dilakukan secara terbuka dengan memanggil para pihak.

 

“Ada perbedaan judicial review di MK (Mahkamah Konstitusi) dan MA. (Di MK) selain terbuka dan semua pihak termohon dan pemohon hadir, juga bisa didengar penejelasannya. Sedangkan MA hanya pengujian berkas. Ini memengaruhi sikap para pihak menerjemahkan putsan MA. Lalu, ini bukan pertama kali putusan MA menimbulkan tanda tanya, kalau masih ingat sebelumnya ada Permenhub soal taksi online (bolak-balik dicabut MA),” jelas Bayu saat dihubungi hukumonline, Senin (6/4).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua