Rabu, 08 April 2020

Catatan LBH Jakarta atas Tiga Regulasi Penanganan Covid-19

Selain membutuhkan itikad baik pemerintah, penanganan wabah Covid-19 perlu perangkat hukum dan peraturan pelaksana yang memadai, transparan, dan mampu memenuhi hak masyarakat atas kesehatan.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi terkait penanganan wabah coronavirus disease (Covid-19), seperti  Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan PP No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  

 

Lalu, PP PSBB itu mengamanatkan lembaga terkait untuk menerbitkan peraturan pelaksana, seperti Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada 3 April 2020.   

 

Kalangan organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk tidak melakukan akrobat hukum dalam menerbitkan peraturan pelaksana dalam menangani Covid-19. Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengingatkan hal ini penting karena penanggulangan wabah Covid-19 butuh itikad baik pemerintah dan perangkat hukum serta peraturan pelaksana yang memadai.

 

“Peraturan pelaksana itu harus bisa menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan memenuhi hak atas kesehatan warga negara dalam situasi krisis seperti saat ini,” kata Arif Maulana ketika dikonfirmasi, Rabu (8/4/2020). Baca Juga: Terlalu Birokrasi, Permenkes PSBB Disarankan untuk Direvisi

 

Arif mencatat pemerintah sedikitnya telah menerbitkan 3 produk hukum sebagai upaya menanggulangi wabah Covid-19. Pertama, Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19. Kedua, PP No.21 Tahun 2020. Ketiga Perppu No.1 Tahun 2020. Pemerintah dinilai lamban dalam menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Akibatnya, pemerintah pusat dan daerah terlihat tidak siap mengambil langkah penanggulangan Covid-19.

 

Menurutnya, Terbitnya PP No.21 Tahun 2020 memunculkan pertanyaan bagi publik karena UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebut jelas ada 4 jenis tindakan kekarantinaan kesehatan. Pertama, karantina rumah. Kedua, karantina rumah sakit. Ketiga, karantina wilayah. Keempat, pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

 

Mengacu kondisi penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah dan mobilitas warga, Arif menilai langkah yang ditempuh untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas warga untuk berpindah tempat. Karena itu, kebijakan yang perlu diterbitkan pemerintah yakni PP yang mengatur karantina rumah, karantina rumah sakit dan karantina wilayah, kemudian menetapkan status karantina sesuai kondisi masing-masing.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua