Jumat, 10 April 2020

Hukumonline Luncurkan Platform Hukum Covid-19, Ini Isinya!

Sebagai bentuk kepedulian Hukumonline kepada masyarakat dan komunitas hukum dengan menyajikan informasi hukum yang relevan mengenai Covid-19.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi: BAS

Hukumonline resmi meluncurkan covid19.hukumonline.com, yakni sebuah platform yang menyajikan segala informasi hukum serta referensi terkait dengan Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia. Peluncuran platform ini merupakan bentuk kepedulian hukumonline kepada masyarakat dan komunitas hukum yang haus dengan informasi dan referensi hukum.

 

“Ini bagus dan bermanfaat. Sangat mudah dimengerti dengan konsep Q&A yang simpel serta rujukan ke peraturan untuk mengetahui lebih dalam,” kata Andre Rahadian, Koordinator Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Partner pada DentonsHPRP ini memberikan apresiasi atas inisiatif hukumonline di saat orang membutuhkan banyak informasi mengenai langkah-langkah pencegahan Covid-19.

 

Seluruh informasi disajikan secara aktual dan dapat dengan mudah diakses. Platform ini menghadirkan informasi yang berasal terutama dari ruang pemberitaan Redaksi, Klinik Hukumonline, seluruh peraturan perundang-undangan terkait Covid-19 serta infografis yang relevan dengan substansi Covid-19.

 

Platform edisi khusus ini juga untuk membantu publik memahami hak dan kewajibannya di tengah krisis wabah Covid-19. “Ini upaya group hukumonline untuk memberikan informasi-informasi hukum terkini, valid, dan relevan, ” kata Jan Ramos Pandia, Direktur Bisnis Hukumonline menjelaskan.

 

 

Informasi hukum yang disajikan mulai dari berita atas respon pemerintah pusat dan daerah hingga  berbagai produk hukum dan dokumen resmi lainnya. Informasi dari pemberitaan dan Klinik Hukumonline dikemas dalam sebuah menu bernama Frequently Asked Question (FAQ).

 

Menu FAQ ini berisi mengenai informasi Covid-19 yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ada tujuh kategori yakni Pemerintahan; Ketenagakerjaan; Pariwisata; Bisnis; Kesehatan dan Keagamaan; Hukum Pidana; serta Profesi Hukum dan Layanan Masyarakat.

 

Sedangkan informasi dari sisi peraturan perundangan-undangan terdapat dalam menu Regulasi Covid-19 di platform ini. Menu ini menyajikan ratusan peraturan dari pemerintah pusat dan daerah. Pada peraturan pemerintah pusat dibagi menjadi enam kategori yakni Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; Aparatur Sipil Negara; Imigrasi; Jasa keuangan; Kesehatan; dan Ketenagakerjaan. Sedangkan peraturan daerah akan dibagi sesuai dengan provinsinya masing-masing.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua