Senin, 13 April 2020

Memahami Akar Masalah Fenomena Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam

Penegakan hukum yang masih lemah dan literasi keuangan masyarakat yang rendah menjadi persoalan utama.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Industri perkoperasian nasional sedang menjadi sorotan publik saat ini. Hal ini berkaitan dari salah satu lembaga koperasi simpan pinjam Koperasi Indosurya Cipta (ISP) yang mengalami kegagalan bayar nasabah sehingga diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan nomor perkara 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

 

Berdasarkan Sistem Informasi Pengadilan Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, permohonan tersebut didaftarkan oleh Tirta Adi Kusuma dengan menunjuk kuasa hukumnya, Andy Parlindungan S, di pengadilan pada Senin 6 Maret 2020 lalu.

 

Persoalan Indosurya Cipta ini semakin menambah daftar koperasi gagal bayar yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelumnya, sudah ada beberapa KSP lain yang mengalami gagal bayar yaitu Koperasi Pandawa Mandiri, Koperasi CSI Madani Nusantara hingga Koperasi Hanson Mitra Mandiri. Kasus-kasus tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat hingga triliunan rupiah.

 

Melihat persoalan ini, praktisi dan pengamat perkoperasian, Suroto menyatakan kegagalan bayar Indosurya merupakan sebuah fenomena gunung es karena terdapat koperasi-koperasi yang saat ini berisiko sama. Menurutnya, persoalan ini tidak lepas dari pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang lemah soal koperasi dan investasi.

 

Dia memperkirakan jumlah koperasi palsu atau quasi jumlahnya sangat besar. Dia juga mencatat jumlah koperasi di Indonesia sekitar 152 ribu dan yang bergerak di sektor simpan pinjam atau keuangan sekitar 80 ribu. “Dari total yang beroperasi sekitar 80-an ribu itu, menurut hasil riset random kami hanya kurang lebih 10 persen saja yang member-based atau sungguh sungguh berbasis anggota. Selebihnya adalah koperasi palsu,” jelas Suroto saat dihubungi hukumonline, Senin (13/4).

 

Menurutnya, pemerintah yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) merupakan pihak paling bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi kondisi industri perkoperasian nasional.

 

“Sebetulnya yang patut disalahkan adalah Pemerintah atau Kemenkop dan UKM yang dari dulu terus biarkan terus masalah ini terjadi. Mereka gagal menjaga kepentingan publik. Termasuk juga Otoritas Jasa Keuangan,” tambah Suroto.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua