Selasa, 14 April 2020

Alasan Force Majeur yang Berimplikasi PHK Karyawan

Meski diperbolehkan secara UU, PHK harus dihindari dan merupakan jalan akhir yang diambil pelaku usaha. Pemerintah juga harus memberikan sejumlah insentif kepada pelaku usaha, seperti penangguhan iuran JKN BPJS serta biaya produksi.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai status bencana nasional dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Penetapan status bencana nasional ini memiliki dampak tersendiri bagi dunia usaha karena membuat pelaku usaha kesulitan bahkan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang terikat kontrak.

 

Penetapan status bencana nasional ini bisa menjadi alasan kuat bagi setiap pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut yang disebabkan di luar prediksi dan tidak dapat dihindari. Dalam dunia hukum, kondisi ini disebut dengan istilah force majeur atau keadaan kahar.

 

Dalam artikel hukumonline sebelumnya, sejumlah praktisi dan akademisi hukum bahkan sebelum hadirnya Keppres 12/2020 tersebut sudah menyatakan pelaku usaha dapat menggunakan penyebaran Covid-19 sebagai alasan kahar atau force majeur saat tidak mampu memenuhi kewajiban perjanjian. Kuncinya adalah pihak dimaksud mampu memberikan alasan bahwa kegagalan memenuhi perjanjian bukan karena dirinya, melainkan karena sesuatu yang tak dapat diprediksi dan tak dapat dihindari.

 

Lalu, bagaimana implikasi force majeur terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) antara perusahaan dengan karyawan karena hubungan pihak-pihak tersebut juga diikat dalam kontrak? Seperti diketahui, saat ini sudah terdapat perusahaan-perusahaan melakukan PHK dan “merumahkan” karyawannya.

 

(Baca: Penting Diketahui! Alasan-Alasan Force Majeur dalam Yurisprudensi Perdata)

 

Merujuk Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha dapat melakukan PHK pekerja/buruh karena perusahaaan tutup yang disebabkaan keadaan memaksa atau force majeur. Kemudian Pasal 164 Ayat 3 UU 13/2003 menambahkan pengusaha juga dapat melakukan PHK pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa atau force majeur tetapi disebabkan efesiensi.

 

Masing-masing ketentuan PHK seperti yang diatur Pasal 164 Ayat 1 dan 3 UU 13/2003 tersebut mewajibkan pengusaha memberikan pesangon kepada pekerja/buruh seperti yang diatur UU tersebut.

 

Meski terdapat pasal tersebut, PHK merupakan hal yang harus dihindari pelaku usaha. Hal ini seperti imbauan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (8/4). “Situasi dan kondisinya memang berat. Tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama mencari solusi (terbaik, red) untuk mengatasi dampak Covid-19,” kata Ida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4) lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua