Kamis, 30 April 2020

Penting !!! Inilah Putusan-Putusan PHK Akibat Force Majeur

Pembayaran Hak Pekerja

Meskipun membenarkan PHK terhadap karyawan akibat force majeur, majelis hakim yang mengadili perkara-perkara tersebut tetap menegaskan bahwa perusahaan harus memenuhi kewajiban pekerja. Majelis hakim merujuk pada Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 164 ayat (1), dalam hal pekerja terkena PHK akibat force majeur, pekerja berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kalkulasi merujuk pada Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Putusan No. 388K/Pdt.Sus-PHI/2019 menegaskan bahwa terhadap ‘pekerja tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan’.

Dalam putusan No. 296K/Pdt.Sus-PHI/2019, terungkap bahwa hakim tingkat pertama (PHI Jambi) menyatakan hak-hak karyawan sesuai Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dibayar ‘secara tunai dan sekaligus, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak’.

Apakah hanya tiga jenis hak dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang dapat dipenuhi? Tampaknya memang demikian. Dalam putusan No. 411K/Pdt.Sus-PHI/2019, majelis hakim menyinggung uang cuti dan THR. “Namun uang cuti dan uang THR tidak dapat dipenuhi karena uang cuti telah dibayarkan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2. Lagipula para Penggugat sudah tidak lagi efektif bekerja selama minimal 30 hari sebelum hari raya, sedangkan upah proses secara hukum tidak dapat dipenuhi karena perusahaan Tergugat tutup karena force majeur”.

Menarik juga pertimbangan hakim dalam kasus kebakaran karaoke di Manado, Sulawesi Utara. Menurut Mahkamah Agung ‘adil dan tepat untuk tidak membebani lagi Tergugat membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat selama proses PHK”.

Temukan/Nikmati Akses Tanpa Batas Koleksi Peraturan Perundang-undangan dan FAQ Terkait Covid-19 di sini.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua