Pandangan Jimly Terkait Perppu Penanganan Covid-19

Dasar terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020 hanya merujuk Pasal 22 UUD Tahun 1945, sehingga paradigma hukum penanganan Covid-19 adalah hukum biasa (keadaan normal), sehingga tidak boleh bertentangan dengan konstiusi. Jimly menyarankan fungsi DPR seharusnya semua diarahkan pada penanganan Covid-19.

Prof Jimly saat memberi Kuliah Umum berjudul 'Perkembangan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia' secara daring, Kamis (30/4). Foto: AID

Terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Terlebih, Perppu yang diarahkan pada stabilitas keuangan akibat dampak pandemi Covid-19 ini tengah dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tiga kelompok Pemohon.        

 

Mantan Ketua MK Prof Jimly Asshidiqie menilai Perppu No. 1 Tahun 2020 secara umum sudah memenuhi syarat penerbitan sebuah perppu. Hanya saja, Perppu No. 1 Tahun 2020 ini bukan Perppu yang diperuntukkan dalam kondisi darurat. Sebab, dalam bagian menimbang Perppu No. 1 Tahun 2020 tidak mengacu Pasal 12 UUD 1945, tetapi hanya mengacu Pasal 22 UUD 1945. Padahal, kedua pasal ini saling berkaitan pada awal terbentuknya UUD 1945.

 

“Perppu No. 1 Tahun 2020 memang dikeluarkan dalam keadaan darurat (de facto), tetapi secara hukum (de jure), ini perppu biasa,” kata Jimly saat memberi Kuliah Umum berjudul “Perkembangan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia” secara daring yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Kamis (30/4/2020) kemarin. (Baca Juga: Komentar Dua Guru Besar atas Perppu Penanganan Covid-19)

 

Pasal 12 UUD 1945 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 22 UUD 1945 Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.   Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

 

Jimly menegaskan jika Perppu No. 1 Tahun 2020 diterbitkan dalam perspektif keadaan darurat, maka harus merujuk Pasal 12 UUD Tahun 1945. Jika tidak, paradigma hukum di balik penanganan Covid-19 itu adalah hukum biasa (keadaan normal). Untuk itu, Perppu ini tidak boleh melanggar konstitusi, seperti Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 terkait imunitas yang dimiliki para pejabat yang menangani keuangan Covid-19 dan dapat diuji di MK.

 

“Dasar menimbang penerbitan Perppu hanya merujuk Pasal 22 UUD Tahun 1945 karena ada rasa ketakutan menggunakan Pasal 12 UUD 1945,” kata dia.

 

Dia menjelaskan pemerintah terlalu takut dan trauma menggunakan Pasal 12 UUD Tahun 1945 karena Pasal 12 kerap digunakan pada zaman Orde Lama dan Orde Baru saat Presiden hendak mengeluarkan Perppu dan menetapkan darurat sipil. “Padahal, saat ini zamannya sudah berbeda, pemerintah tidak perlu takut lagi menerapkan Pasal 12 UUD 1945 (dalam menerbitkan Perppu, red),” kata Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI ini.