Jumat, 22 Mei 2020

Cerita Hakim Tak Mudik Gara-Gara Covid-19

“Ada keadaan yang membuat kita tidak bisa seperti biasanya, tidak bisa berkumpul bersama keluarga saat waktu penting (lebaran, red). Saya pribadi terus terang tidak mengeluh, saya memahami kondisi ini, yaa kita jalani saja begini.”
Aida Mardatillah
Ilustrasi: HGW

Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah dirasa berbeda karena ada larangan mudik lebaran tahun in. Tentunya gara-gara pandemi virus Corona yang dalam beberapa bulan terakhir melanda Indonesia agar penyebarannya tidak semakin meluas dan bisa ditekan. Larangan ini dengan terpaksa harus menunda bertemu dengan keluarga, sanak saudara, tetangga di kampung halaman demi kebaikan bersama.    

Aturan larangan mudik tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, tetapi juga untuk semua PNS/ASN termasuk para hakim yang kerap bertugas berpindah-pindah (rotasi) di pengadilan daerah. Aturan tidak bepergian keluar kota alias larangan mudik ini bagi hakim tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 20 April 2020.

SEMA itu merujuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dan Surat Edaran Menpan dan RB No. 46/2020 tentang Perubahan Atas SE Menpan dan RB No. 36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam SEMA No. 3 Tahun 2020 ini, MA menegaskan guna mencegah penyebaran Covid-19 dan memastikan terpenuhinya pelayanan peradilan, selama berlakunya SEMA ini hakim dan aparatur peradilan tidak boleh berpergian ke luar kota tempat tinggal/tempat melaksanakan tugas atau tidak kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. (Baca Juga: MA Larang Hakim dan Aparatur Peradilan Bepergian Keluar Kota)

“Hakim dan aparatur peradilan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik,” demikian bunyi poin 2 SEMA No. 3 Tahun 2020 ini. 

Sebagian hakim yang biasanya mudik saat lebaran mengaku hanya pasrah seraya menerima keadaan ini. Seperti diungkapkan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung (MA) Darsono. Dia biasanya setiap lebaran pulang kampung ke rumah orang tuanya di Sidoarjo. Namun, karena ada wabah Covid-19, pemerintah melarang mudik, sehingga MA pun melarang para hakim untuk tidak bepergian keluar kota. “Sebenarnya pengen sekali pulang ke Sidoarjo, ingin berkumpul bersama keluarga. Tetapi, karena ini sudah kebijakan pemerintah, seorang hakim tentu harus patuh dan siap untuk tidak pulang kampung,” ujar Darsono kepada Hukumonline, Senin (18/5).

Lain lagi, cerita Ketua Pengadilan Negeri Moko-Moko Bengkulu, Nur Kholis. Dia merasa sangat sedih karena lebaran tahun ini tidak bisa mudik ke Bangkalan Madura. Padahal, Setiap tahunnya tidak pernah absen dari mudik. Sebab, kata dia, mudik menjadi tradisi orang Madura. (Baca: Cerita Lebaran dan Pandemi)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua