Sabtu, 13 Juni 2020

Pentingnya Advokat Memahami Dasar-dasar Hukum Merger dan Akuisisi

Advokat harus memiliki pemahaman sudut pandang tidak hanya ilmu hukum tapi juga ekonomi.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi advokat: BAS

Transaksi merger dan akuisisi di Indonesia semakin masif terjadi seiring perkembangan bisnis. Tidak hanya persoalan ekonomi saja, merger dan akuisisi sangat erat hubungannya dengan hukum khususnya regulasi-regulasi bisnis yang memungkinkan transaksi merger dan akuisisi dilakukan.

Advokat atau konsultan hukum juga harus memiliki kompetensi atau pemahaman sudut pandang ekonomi saat menangani transaksi merger dan akuisisi. Pemahaman tersebut dibutuhkan untuk memberi penilaian terhadap transaksi merger dan akuisisi yang ditangani mengarah pada keuntungan atau kerugian.

Associates Firma Hukum Tumbuan dan Partners, Risman Yansen Mario, menjelaskan dasar hukum merger dan akuisisi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Kemudian, aturan turunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

Transaksi merger dan akusisi juga harus mempertimbangkan dari sisi hukum persaingan usaha sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019. Kemudian, advokat tersebut juga harus mengetahui regulasi khusus per sektor usaha karena ada peraturan-peraturan lain sesuai lini bisnis usaha perseroan seperti bank, asuransi, pertambangan dan konstruksi.

Risman mengungkapkan advokat harus mengetahui tujuan merger dan akuisisi yang ditangani. Menurutnya, terdapat berbagai tujuan transaksi merger seperti efesiensi, penguasaan aset, penguasaan pasar, penguasaan perizinan dan pengendalian perseroan. (Baca: Global Legaltech Report Identifikasi 12 Model Bisnis Hukum Berbasis Teknologi di ASEAN)

Defenisi merger dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 9 UU PT. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang sudah ada sehingga mengakibatkan aktiva seperti aset dan pasiva seperti utang perseroan yang menggabungkan diri tersebut beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Selanjutnya badan hukum perseroan yang menggabungkan diri tersebut berakhir karena hukum. Pengertian ini terdapat pada Pasal 1 ayat 9 UUPT.

Risman juga menjelaskan terdapat unsur-unsur merger yaitu mekanisme peralihan tidak terjadi melalui jual beli atau hibah. Kemudian, objeknya yaitu aktiva dan pasiva. Lalu, status hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir, bukan karena likuidasi atau pailit melainkan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua