Rabu, 17 Juni 2020

Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana Oleh: Nefa Claudia Meliala*)

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.
RED

Beberapa waktu belakangan publik ramai memperbincangkan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Novel Baswedan yang menuntut para Terdakwa dalam kasus tersebut dengan tuntutan 1 tahun penjara dengan alasan para Terdakwa “tidak sengaja” melukai mata Novel. Penuntut Umum menyebutkan bahwa kedua Terdakwa “tidak sengaja” menyiram air keras ke wajah Novel. Menurut jaksa, keduanya hanya ingin menyiramkan air keras tersebut ke tubuh Novel. Jaksa juga menyatakan bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa para Terdakwa tidak ingin melakukan penganiayaan berat, namun hanya ingin memberi pelajaran kepada Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras.

Jaksa mendakwa para Terdakwa dengan menggunakan konstruksi dakwaan primair Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, subsidair Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 353 ayat 1 dan 2 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara, lebih subsidair Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

Jaksa berpendirian bahwa dalam kasus ini dakwaan primair tidak terbukti sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya jaksa membuktikan dakwaan subsidair. Terkait dakwaan jaksa yang dinilai terlalu ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam dakwaan subsidair, jaksa menyatakan bahwa alasan yang meringankan tuntutan adalah para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan dan telah meminta maaf kepada keluarga korban dan institusi Polri serta menyatakan menyesali perbuatan mereka.

Tulisan singkat ini hanya akan fokus pada uraian mengenai unsur “sengaja” dalam hukum pidana sebagai salah satu isu yang mengundang begitu banyak perdebatan dalam kasus ini.

Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan

Berbicara mengenai dolus (sengaja) dan culpa (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, geen straaf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea.

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu :


  1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab ;

  2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (dolus/opzet) atau alpa/lalai (culpa) ; dan

  3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua