Rabu, 24 June 2020

Dinilai Hambat Kinerja KPPU, Pasal 22 UU Anti Monopoli Perlu Direvisi

Pasal 22 dalam UU Anti Monopoli yang ada saat ini dinilai memberikan beban kepada KPPU untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum persaingan usaha.
Fitri Novia Heriani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak sehat (UU Anti Monopoli) saat ini tengah dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Revisi terhadap UU ini sudah dilakukan sejak tahun lalu, dan beberapa pasal diusulkan untuk direvisi maupun dihapus sesuai dengan perkembangan hukum persaingan usaha.

Dosen Hukum Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Kartini Laras Makmur, mengatakan bahwa ada satu pasal yang dianggap menghambat kinerja KPPU. Pasal dimaksud adalah Pasal 22 yang berbunyi, "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Menurutnya, kalimat “yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” pada Pasal 22 memberikan beban kepada KPPU untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum persaingan usaha. Selain harus membuktikan adanya persekongkolan tender, KPPU juga diharuskan untuk mencari bukti bahwa persekongkolan tender itu dapat mempengaruhi struktur pasar.

“Karena beban pembuktian yang harus dituntaskan KPPU lebih berat. Jadi KPPU bukan hanya harus membuktikan ada tender yang kolutif. Tapi apakah tender kolutif itu dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat atau tidak,” katanya dalam sebuah webinar, Selasa (23/6).

Dalam konteks ini, penerapan Pasal 22 ini KPPU menyertakan ilmu ekonomi untuk melakukan pengkajikan struktur pasar. Padahal, lanjutnya, dengan adanya bukti persekongkolan tender, hal itu sudah melanggar hukum persaingan tidak sehat. (Baca: Melihat Kinerja KPPU Selama 20 Tahun Berdiri)

Jika pada akhirnya KPPU gagal membuktikan dampak persekongkolan tender terhadap struktur pasar, maka pelaku usaha tidak bisa dihukum. “Dengan begitu, akan banyak pesekongkolan tender yang tidak bisa dihukum, nah lama-kelamaan banyaknya persekongkolan ini akan mempengaruhi struktur pasar,” tambahnya.

Merujuk pada praktik di Amerika Serikat dan Jepang, untuk menghukum pelaku tender yang terbukti bersekongkol, otoritas persaingan usaha di kedua negara ini cukup membuktikan adanya persekongkolan tender atau tidak. Jika tebukti, maka bisa dijatuhkan sanksi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua