Kamis, 25 Juni 2020

Pemerintah Buka Kemungkinan Penyetoran Pajak Digital dalam Bentuk Dolar

Bahkan terbuka kemungkinan pennyetoran pajak dilakukan dalam bentuk mata uang lain selain dolar.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce. Pengenaan PPN terhadap PMSE diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam regulasi ini, PMSE dikenakan PPN sebesar 10 persen yang berlaku untuk pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut akan dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, dan mulai berlaku Agustus 2020.

Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Suryo Utomo, pemungutan pajak digital bukanlah hal baru dalam tataran global. Jauh sebelum Indonesia menetapkan pajak digital, beberapa negara di dunia sudah menetapkan hal yang sama. Misalnya Australia (Juli 2017), Korea Selatan (2015), Taiwan (Mei 2017), negara-negara Uni Eropa (Januari 2015), Singapura (2020), dan Malaysia (2020).

Terkait dengan mekanisme dan tata cara pemungutan pajak digital, Suryo mengaku saat ini pihaknya tengah menggodok aturan dimaksud. Rencananya, akan diterbitkan pada awal Juli tahun ini. (Baca: Berisiko Perang Dagang, Pemerintah Diminta Hati-hati Pungut Pajak Digital)

“Kami sedang mengerjakan itu (aturan turunan) nanti akan diterbitkan Perdirjen dan akan ada kriteria di sana siapa pihak yang ditunjuk sebagai pemungut, jadi silahkan ditunggu,” katanya dalam media briefing secara online, Kamis (25/6).

Sementara itu, Direktur Perpajakan I, Arif Yanuar menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini terus melakukan meeting intensif bersama dengan pelaku usaha PMSE, baik pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha PMSE tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dalam meeting itu, DJP juga melakukan pembicaraan terkait mekanisme dan tata cara pembayaran pajak digital. Dalam perencanaanya, pelaku usaha di luar negeri dimungkinkan untuk melakukan penyetoran pajak dalam bentuk dolar.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua