Jumat, 26 June 2020

Pejabatnya Terseret Kasus Jiwasraya, OJK Dukung Proses Penegakan Hukum

Kasus Jiwasraya menjadi sebuah teguran bagi OJK dalam hal mengawasi lembaga sektor jasa keuangan.
Mochammad Januar Rizki

Mega skandal Jiwasraya memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru yaitu 13 perusahaan manajer investasi (MI) dan satu orang pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penetapan tersangka pejabat OJK tersebut berinisial FH dengan jabatan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK. FH dijadikan tersangka saat masih menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A selama Februari 2014-2017.

“Ini kayaknya yang ditunggu-tunggu adalah satu orang tersangka dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama FH pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II A periode Februari 2014-2017, kemudian yang bersangkutan diangkat sebagai deputi komisioner pengawasan pasar modal II OJK periode 2017 sampai sekarang,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Heri Setiyono kepada wartawan, Kamis (25/6).

Tentu peran dari tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu dalam kaitannya pengelolaan keuangan yang dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya termasuk perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sudah disidangkan itu dalam mengelola keuangan PT Asuransi Jiwasraya,” tambah Heri.

Penetapan tersangka FH tersebut masih menjadi satu-satunya pejabat negara yang terlibat dalam kasus Jiwasraya. Heri menambahkan FH disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia juga menyampaikan Kejagung sedang mengembangkan kasus pada pelanggaran Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Menanggapi hal tersebut, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan sehubungan persoalan tersebut OJK bersedia memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejagung. Kemudian, OJK mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejagung dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.

Anto menambahkan pihaknya selama ini telah bekerjasama dengan Kejagung untuk membangun sistem keuangan yang sehat, stabil dan kredibel dalam rangka melindungi konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi. (Baca: Perlindungan Nasabah Jiwasraya yang Masih Terabaikan)

“Salah satu falsafah penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan untuk terselenggaranya sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek governance,” jelas Anto, Kamis (25/6).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua