Rabu, 01 Juli 2020

Polemik Kewenangan Pemerintah Batalkan Perda dalam RUU Cipta Kerja

KPPOD usul pembatalan perda dilakukan melalui MA sesuai putusan MK dan pemerintah berperan mencegah terbitnya perda bermasalah melalui eksekutif review. Tapi, pemerintah menganggap pembatalan perda tetap diperlukan dalam rangka memastikan iklim investasi yang lebih baik dan harmonisasi produk hukum antara pemerintah pusat dan daerah.
Ady Thea DA
Ilustrasi pembahasan RUU. Hol

Pembahasan RUU Cipta Kerja terus bergulir di DPR meskipun RUU ini menuai kontroversi di masyarakat. RUU Cipta Kerja menyasar banyak sektor yang berimplikasi mengubah sekitar 79 UU terdampak. Salah satunya bidang administrasi pemerintahan terutama kewenangan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kewenangan perizinan demi meningkatkan investasi.  

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan ada sejumlah isu penting terkait klaster administrasi pemerintahan. Misalnya, Pasal 162-164 RUU Cipta Kerja memuat norma baru terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta kerja.

Robert menerangkan Pasal 162 ayat (1) RUU Cipta Kerja menyebut Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan sesuai UUD Tahun 1945. Pasal 162 ayat (2) RUU Cipta Kerja menyebut Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan UU dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Pasal 163 ayat (3) RUU Cipta Kerja menyebutkan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturan pelaksana UU kepada menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah.

Terkait pembatalan peraturan daerah (perda), Robert mengatakan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberi kewenangan pemerintah untuk membatalkan perda provinsi. Dan pembatalan perda kabupaten/kota menjadi kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Namun, ketentuan ini dianulir lewat Putusan MK bernomor 137/PUU-XIII/2015 dan No.56/PUU-XIV/2016 yang menetapkan MA sebagai lembaga yang berwenang membatalkan perda provinsi dan kabupaten/kota Tugas dalam kerangka judicial review (uji materi peraturan di bawah Undang-Undang).   

Karena itu, Robert mengusulkan agar mekanisme pembatalan perda tetap dilakukan melalui MA. Sedangkan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap rancangan perda dan peraturan kepala daerah (perkada) dalam RUU Cipta Kerja (executive review).  

“Kemendagri berwenang melakukan review terhadap rancangan perda. Jangan sampai perda terbit sebelum ada pernyataan rancangan perda itu sudah dinyatakan clear and clean dari Kemendagri atau Kemenkumham. Artinya, dilakukan pengecekan di awal sebelum perda diterbitkan,” kata Robert dalam diskusi secara daring, Rabu (1/7/2020). (Baca Juga: Beragam Catatan Soal UMKM yang Perlu Diadopsi RUU Cipta Kerja)  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua