Kamis, 16 Juli 2020

Coreng Penegakan Hukum, DPR Didesak Bentuk Pansus Kasus Joko Tjandra

Untuk mengusut kemungkinan adanya dugaan persengkongkolan jahat untuk melindungi koruptor yang menjadi buronan itu. ICW menilai ada 6 kejanggalan yang diduga ada pihak-pihak yang terlibat membantu pelarian dan memfasilitasi buronan Joko Tjandra ke Indonesia tanpa terdeteksi.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi korupsi. Ilustrasi: BAS

Aparat penegak hukum seolah dikelabui oleh buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar, Joko Tjandra. Lantaran beberapa pihak diduga membiarkan Joko Tjandra melenggang bebas, citra penegakan hukum menjadi tercoreng. Untuk itu, Komisi III DPR sebagai mitra kerja institusi penegak hukum diminta segera membentuk Pantia Khusus (Pansus) kasus bos PT Era Giat Prima itu.

Komisi III DPR harus membentuk Pansus Joko Chandra untuk mengusut kemungkinan adanya dugaan persengkongkolan jahat untuk melindungi koruptor yang menjadi buronan itu,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/7/2020). (Baca Juga: Buah Simalaka Joko Tjandra)

Dorongan IPW bukan tanpa dasar. Bagi Neta, tindakan Bareskrim yang menerbitkan surat jalan Joko Tjandra bebas bepergian Jakarta-Kalimmantan Barat dan menghilang lagi sebagai upaya membantu pelarian buron. Berdasarkan data yang diperoleh IPW, surat jalan Joko Tjandra diterbitkan Bareskrim melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020.

Surat itu diteken Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karokorwas) PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo. Dalam surat jalan itu, Joko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020. Persoalannya, apakah jenderal bintang satu dengan jabatan Karokorwas berani menerbitkan surat jalan bagi buron kakap sekaliber Joko Tjandra?

“Apalagi biro tempatnya bertugas tidak punya urgensi untuk mengeluarkan surat jalan untuk seorang pengusaha dengan label yang disebut Bareskrim Polri sebagai konsultan,” kata dia. “Lalu siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetijo Utomo untuk memberikan Surat Jalan itu?”

Menurutnya, pembentukan Pansus oleh Komisi III DPR menjadi relevan untuk membongkar siapa gerangan aparat penegak hukum yang “bermain” untuk memudahkan Joko Tjandra bebas keluar-masuk Indonesia. Padahal, Joko telah berkewarganegaraan Papua Nugini sejak 2012 silam pasca melarikan diri dari Indonesia.

“Surat jalan itu semestinya diperuntukan bagi anggota Kepolisian. Itupun hanya dapat diterbitkan Kabareskrim atau Wakabareskrim. Terhadap Prasetijo Utomo, Kapolri menerbitkan surat mutasi terhadap yang Prasetijo Utomo untuk kepentingan proses pemeriksaan berdasarkan surat telegram nomor ST/1980/VII/KEP/2020.”

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua