Rabu, 29 Juli 2020

Menakar Peluang Indonesia Lepas dari Ancaman Resesi

Hadirnya puluhan regulasi menunjukkan bahwa Indonesia relatif sudah menyiapkan legal safeguards terkait dampak pandemi Covid-19.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Ekonomi global dan dunia mengalami goncangan yang cukup berat sejak virus Corona atau Covid-19 mulai melanda negara-negara di seluruh dunia pada akhir tahun 2019 lalu. Tak main-main, Covid-19 bahkan menjadi penyebab utama ambruknya ekonomi dunia, dan berdampak terjadinya resesi di beberapa negara tentangga seperti Korea Selatan dan Singapura.

Di Indonesia sendiri penemuan kasus Covid-19 terjadi pada Maret lalu. Setelah nyaris lebih dari 5 bulan berjibaku melawan Covid-19, Indonesia akhirnya berada pada ancaman yang sama yakni resesi ekonomi. Hal tersebut menyusul fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke-II berada di angka -3,4 persen.

Resesi diartikan sebagai kemerosotan atau sebuah kondisi di mana Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) mengalami penurunan. Lebih tepatnya ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal secara berturut-turut (atau lebih dari setahun).

Resesi ekonomi atau kelesuan ekonomi mengakibatkan penurunan secara simultan pada setiap aktivitas di beberapa sektor ekonomi, seperti lapangan kerja, investasi, hingga keuntungan perusahaan. Situasi ini tentunya dapat menimbulkan efek domino yang mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya. (Baca: Sepi Peminat, Pemerintah Berencana Naikkan Diskon Angsuran PPh Pasal 25)

Sebelumnya, pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi lewat UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

UU 2/2020 tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam mengambil sejumlah kebijakan selama pandemi. Termasuk kebijakan di sektor kesehatan dan sektor ekonomi berupa insentif fiskal maupun non fiskal.

Bauran kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi dunia usaha dan konsumsi masyarakat, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sudah anjlok. Namun pertanyaannya, seberapa efektif beleid tersebut mampu menghadang gelombang resesi ekonomi? Apalagi pemanfaatan insentif-insentif tersebut belum digunakan secara optimal oleh dunia usaha jelang Kuartal ke-III pada September mendatang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua