Jumat, 31 July 2020

Naikkan Peringkat EODB, MA Akan Berikan Apresiasi ke Pengadilan dan Advokat Pengguna E-Court dan GS

Menurut Takdir, peningkatan pelayanan melalui E-Court dan GS ini merupakan prasyarat penting dalam Ease of Doing Business Survey (survei Kemudahan Berusaha) yang mana pemerintah sudah menargetkan bahwa RI harus dapat mencapai peringkat 40 besar dunia pada tahun 2024. “E-Court dan gugatan sederhana merupakan elemen penunjang penting dalam parameter penegakan kontrak (enforcing contract), yang merupakan salah satu parameter dengan kinerja terendah, jadi kita sangat serius untuk perbaikan dalam sektor ini, selain memang akan sangat membawa faedah bagi masyarakat, tuturnya.

Di sisi lain, E-Court dan E-Litigation juga dipercaya akan menjadi masa depan peradilan di Indonesia terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang belum selesai ini. “E-Court dan E-Litigation jadi makin relevan. Pada bulan Juni 2020 saja tercapat 35.000 pendaftaran masuk melalui e-filing, ke depannya jumlah ini akan makin banyak,” tambah Takdir.

Chief Content Officer Hukumonline Amrie Hakim menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, pemeringkatan ini merupakan kali pertama diselenggarakan Hukumonline dengan bekerja sama MA dan BKPM untuk melihat layanan E-Court dan GS di tiap pengadilan di seluruh Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada Mahkamah Agung dan BKPM yang telah memberikan kepercayaan kepada Hukumonline untuk menjadi bagian dari kegiatan sangat penting ini,” katanya.

Ke depan, Amrie berharap, pemeringkatan serupa dapat terus dilakukan sehingga masing-masing pengadilan terus meningkatkan layanan E-Court dan GS mereka. Ia juga mengatakan bahwa advokat dan organisasi advokat mempunyai peran penting dalam mensukseskan berbagai inovasi dan kemudahan yang terus dilakukan MA khususnya terkait E-Court, E-Litigation dan GS. “Organisasi advokat perlu terus mensosialisasikan dan mendorong para anggotanya untuk memanfaatkan E-Court dan GS dalam berperkara di pengadilan,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua