Senin, 03 Agustus 2020

Penangkapan Djoko Tjandra Pintu Masuk Bongkar Mafia Hukum!

Bareskrim diminta mengusut kemungkinan adanya oknum keimigrasian yang terlibat termasuk di lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. ICW meminta KPK mesti turun tangan mengusut dugaan adanya tindak pidana suap dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Dorongan agar semua oknum pejabat pemerintahan dan penegak hukum yang terlibat memberi fasilitas dan kemudahan Djoko Tjandra selama buron diproses pidana terus menguat. Kalangan DPR pun bakal terus mengawasi jalannya proses hukum Djoko Tjandra terutama eksekusi hukuman dua tahun penjara dalam kasus cessie Bank Bali termasuk meminta pihak-pihak yang terllibat membantu pelarian Djoko untuk diproses hukum.  

Anggota Komisi III DPR Eva Yuliani meminta aparat penegak hukum yang menangani kasus ini tak hanya berhenti pada kasus vonis Djoko Tjandra. Sebab, ditengarai ada dugaan tindak pidana baru dalam kasus pelarian bos PT Era Giat Prima (EGP) itu yang dengan mudahnya keluar masuk wilayah Indonesia.

Dia yakin ada oknum lain yang membantu Djoko selain tiga jenderal polisi yang sudah dicopot dari jabatannya. Tiga jenderal yang dimaksud yakni Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo (berstatus tersangka); Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte; Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Bila dari kepolisian telah tiga orang jenderal yang diduga terlibat, Bareskrim Polri diminta mengusut oknum yang membantu Djoko di institusi Keimigrasian Kemenkumham. Sebab, bukan tidak mungkin adanya oknum yang membantu membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Bahkan, ditengarai ada oknum yang membantu menghampus nama Djoko Tjandra dari daftar cekal.

Harus ada pengusutan di imigrasi dan bisa jadi oknum yang membantu Djoko Tjandra melalui jalur darat di perbatasan Entikong Kalimantan Barat dan serawak, Malaysia,” ujar Eva Yuliani dalam keterangannya, Senin (3/8/2020). (Baca Juga: MPR Minta Penegak Hukum Buru Puluhan Buronan Koruptor Lain)

Politisi Partai Nasional Demokrat itu mendorong Kepolisian dan Kemenkumham bekerja sama mengusut tuntas dugaan adanya oknum keimigrasian di pos lintas batas negara yang membantu Djoko Tjandra keluar dan masuk melalui “jalur tikus”. Bagi Eva, penangkapan Djoko menjadi pintu masuk membongkar jaringan mafia hukum di kepolisian, kejaksaan, imigrasi, dan pengadilan.

“Ini wajib diusut hal yang mencoreng wajah hukum Indonesia agar tidak terulang kembali,” pintanya.

Eva berjanji komisi tempatnya bernaung di DPR terus mengawal dan meminta mitra kerjanya mengusut tuntas keterlibatan oknum yang membantu Djoko Tjandra. Termasuk meminta memperbaiki dan bersih-bersih institusi penegak hukum yang sudah tercoreng dalam kasus Djoko Tjandra. “Panja pengawasan hukum tidak akan berhenti sampai semua oknum yang membantu bisa diadili juga,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua