Senin, 10 August 2020

Joko Tjandra Jadikan Putusan Penolakan PK KPK Sebagai Novum

Menurut ahli, putusan itu tidak bisa jadi novum karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi.
Aji Prasetyo
Otto Hasibuan. Foto: RES

Beberapa waktu lalu Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan kasasi dalam perkara pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Nah ternyata putusan ini akan dimanfaatkan oleh Joko Tjandra, terpidana perkara Cessie Bank Bali yang baru ditangkap beberapa pekan lalu setelah 11 tahun buron untuk mengajukan PK kembali. Hal itu dinyatakan oleh penasihat hukum Joko Tjandra, Otto Hasibuan. Menurut Otto, putusan itu akan menjadi salah satu bukti baru (novum) jika pihaknya nanti memutuskan mengajukan kembali upaya hukum luar biasa tersebut.

Menurut Otto, putusan MA yang menolak PK yang diajukan KPK sangat kontradiktif dengan perkara kliennya. “Disitulah letak ketidak adilannya. KUHAP-nya sama. tetapi mengapa dulu bisa PK dan sekarang  tidak bisa. Artinya sejak dulu sebenarnya norma hukumnya tidak bisa PK,” ujar Otto kepada hukumonline.

Saat ditanya apakah nanti hal itu akan menjadi salah satu novum jika pihaknya mengajukan PK, Otto mengamininya. “Mungkin bisa salah satu (novum),” tambahnya.

(Baca juga: Penangkapan Djoko Tjandra, Jawaban Atas Keraguan Publik).

Namun hingga saat ini Otto sendiri belum bisa memastikan apakah langkah tersebut akan diambil oleh kliennya. “Belum ada keputusan soal PK tersebut,” tuturnya.

MA menolak PK yang diajukan KPK karena dianggap tidak memenuhi syarat formil. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi  pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Selain itu juga tidak sesuai dengan putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No. 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama. Surat pengantar pengiriman itu sendiri bertanggal 16 Juli 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua