Selasa, 11 August 2020

Keterlibatan TNI Tangkal Terorisme Harusnya Sebagai Upaya Terakhir

Menuurtnya, keterlibatan TNI menangani aksi terorisme merupakan pilihan terakhir (last resort) ketika kapasitas penegak hukum tidak mampu mengatasi aksi terorisme. Pelibatan TNI ini harus berdasarkan keputusan politik negara yakni keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR sesuai pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

Untuk itu, Gufron mendesak pemerintah dan DPR untuk membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Draf Perpres ini. “Proses pembahasan harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh ditutup-tutupi oleh pemerintah dan DPR, sehingga publik dapat terlibat aktif dan partisipatif memberi masukan konstruktif terhadap rancangan Perpres,” saran dia.  

Jika ruang partisipasi publik ditutup atau terbatas, Gufron yakin pembahasan draf Perpres bakal transaksional dan mengancam kepentingan publik. Karena itu, pemerintah dan DPR sudah sepatutnya menyampaikan kepada publik jika ada draf Perpres terbaru.

Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam, mengatakan lembaganya sudah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 17 Juni 2020. Surat ini intinya antara lain meminta pembahasan draf Perpres dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang menghormati hak partisipasi publik. Ini merupakan mandat konstitusi dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Anam menyebut dalam surat itu, Komnas HAM meminta agar draf Perpres diletakan pada kerangka sistem peradilan pidana, bukan model perang. Peran TNI memberantas terorisme bersifat bantuan dan bentuknya operasi militer selain perang sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (3) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Karena itu, bantuan sifatnya ad hoc, didasarkan pada politik negara dan anggaran dari APBN. Kepolisian dan BNPT merupakan instansi utama memberantas tindak pidana terorisme.

“Sangat penting bagi pemerintah untuk menempatkan upaya pemberantasan terorisme dalam kerangka penegakan hukum pidana sebagai perwujudan negara hukum yang menghormati HAM dan demokrasi, dan mengendalikan peran militer pada profesionalisme sebagaimana diatur UUD 1945 dan TAP MPR terkait pemisahan Polri dan TNI,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua