Selasa, 11 Agustus 2020

Ini Penyebab Tingginya Calon Tunggal dalam Pilkada

Mulai belum adanya sistem rekruitmen politik yang mapan dan demokratis, hingga tingginya syarat dukungan calon perseorangan. Banyaknya calon tunggal dalam Pilkada 2020 ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Beragam pasangan calon kepala daerah sudah bermunculan dalam beberapa pekan terakhir untuk memperebutkan kursi nomor di masing-masing daerah kabupaten/kota dan provinsi. Namun, tak sedikit daerah hanya memiliki calon tunggal yang berujung bakal melawan kotak kosong. Lantas, apa penyebab minimnya calon pemimpin daerah di beberapa daerah?

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhil Ramadhani menilai maraknya calon tunggal dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Menurutnya, permasalahan minimnya calon pasangan kepala daerah dalam Pilkada penyebabnya sistemik.

Pertama, partai politik belum memiliki sistem rekrutmen politik yang mapan dan demokratis. Alhasil, pencalonan dalam kandidasi politik, seperti Pilkada hanya bersifat pragmatis, jangka pendek. Kedua, ketentuan ambang batas pencalonan dalam Pilkada memberikan sumbangsih yang besar.

Sebab, angka 20 persen kursi dan 25 persen suara justru “memenjarakan” partai politik dan mematikan inisiatif dalam melahirkan figur-figur baru untuk maju dalam pencalonan. Ketiga, tingginya syarat dukungan dalam pencalonan perseorangan. Menurutnya, persoalan tersebut membuat jalur alternatif dalam pencalonan menjadi tidak produktif. Kata lain, banyak orang yang gagal dan terbebani dengan syarat-syarat yang berat.

“Menurut saya fenomena calon tunggal ini tidak disebabkan oleh problem tunggal,” ujar Fadhil Ramadhani saat berbincang kepada Hukumonline, Selasa (11/8/2020). (Baca Juga: Ini Arahan Presiden Soal Pelaksanaan di Masa Pandemi)

Menurutnya, fenomena calon tunggal menjadi tanda bahaya esensi mendasar kehidupan demokrasi dalam kontestasi yang sehat dan fair untuk mendapatkan figur-figur yang mumpuni, berintegritas, dan memiliki kapabilitas yang baik sebagai pemimpin daerah. “Tanpa figur calon lebih dari satu, menjadikan pemilih apatis,” katanya.

Senada, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai banyaknya calon tunggal dalam Pilkada di 31 daerah menjadi preseden buruk dalam demokrasi. Pasalnya dengan hanya calon tunggal membuktikan gagalnya pendidikan politik di alam demokrasi. Sebagai pertarungan ide dan gagasan dalam perhelatan pesta demokrasi pilkada, idealnya memang terdapat sejumlah calon kepala daerah.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua