Senin, 24 August 2020

Ini Sejumlah Materi RUU MK yang Bakal Dibahas

Mulai kedudukan, susunan dan kekuasaan hakim konstitusi; pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi; kode etik hakim dan dewan etik MK; hingga putusan MK. Pemerintah bakal menanggapi secara detil dalam daftar inventarisasi masalah.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: Hol

Niat Komisi III DPR mengubah UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) untuk ketiga kalinya dalam waktu dekat bakal terealisasi. Buktinya, Komisi III dan pemerintah bersepakat bakal mulai membahas RUU pada pekan depan dengan dimulai penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja antara Komisi III dengan pemerintah di Komplek Gedung Parlemen, Senin (24/8/2020).

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dalam paparannya menjelaskan perubahan UU 24/2003  dalam perjalanannya terdapat sejumlah ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat dan aspek ketatanegaraan. Karena itu, perubahan UU MK melalui UU 8/2011 jo dan diubah kembali oleh UU 4/2014 menjadi kebutuhan.

“Sayangnya, ternyata kemudian beberapa ketentuan pasal-pasalnya malah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan inkonstitusional bersyarat melalui putusan MK,” ujar Adies Kadir. (Baca Juga: Beragam Masukan untuk Penguatan MK)

Karena itu, DPR menyimpulkan perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya terhadap UU MK. RUU MK yang notabene menjadi usul inisiatif DPR ini memuat sejumah hal. Pertama, kedudukan, susunan dan kekuasaan hakim konstitusi. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Ketiga, kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta dewan etik MK. Keempat, putusan MK. 

Politisi Partai Golkar ini menambahkan DPR perlu mengatur ketentuan peralihan agar ada jaminan kepastian hukum yang adil bagi para pencari keadilan serta hakim MK yang saat ini mengemban amanah sebagai negarawan menjamin agar tetap konstitusional.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly memberi respon positif. Mewakili Presiden, Yasonna berpandangan MK sebagai pelaku yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman harus menjamin hak konstitusional warga negara. “Agar peran MK sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi terjamin bagi para pencari keadilan,” ujarnya.

Dia berharap pengaturan proses rekrutmen dan syarat mekanisme dilakukan secara selektif. Sebab, saat ini besarnya harapan masyarakat mendapatkan hakim konstitusi yang ideal. Karena itu, syarat pengangkatan dan pemberhetntian hakim konstitusi perlu diatur lebih baik secara  proporsional, namun tetap konstitusional.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua