Sabtu, 12 September 2020

Lima Cara Mencegah Konflik dalam Pilkada Serentak

Pilkada sejatinya ajang demokrasi yang mesti dilaksanakan secara aman dan damai. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dan operasionalisasi optimal dalam menjamin terciptanya stabilitas nasional dan daerah.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pilkada serentak: BAS

Secara umum, ada dua hal krusial yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak yang bakal dilaksanakan 9 Desember 2020. Pertama, potensi aksi kekerasan, anarkis, intimidasi, dan lainnya sebagaimana pemilu/pilkada sebelumnya. Kedua, mencegah penyebaran/penularan Covid-19 dalam setiap tahapan pilkada.

Dekan Fakultas Keaamanan Nasional Universitas Pertahanan, Laksamana Madya (Laksda) TNI Siswo HS mengatakan terdapat potensi konflik akibat tensi politik meninggi di tengah pandemi Covid-19. Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diwaspadai. Pertama, pada tahap prapelaksanaan pilkada serentak yakni titik rawan terjadi saat kampanye jelang pemungutan suara dimana potensi konflik dapat terjadi antar pendukung calon.

Kedua, pada pelaksanaan pilkada terdapat titik rawan saat pemungutan dan penghitungan suara. Konflik dapat dipicu antara lain akibat intimidasi terhadap penyelenggara pilkada. Ketiga, pasca pelaksanaan. “Dimana titik rawan pada saat dan pasca penetapan hasil akibat ketidakpuasan salah satu pihak,” ujar Siswo HS dalam sebuah diskusi bertajuk “Penyelenggaraan Pilkada Serentak yang Aman dan Edukatif di Masa Pandemi”,secara daring, Jumat (11/9).

Dia melanjutkan tantangan pelaksanaan pilkada dari aspek keamanan nasional antara lain soal tingginya tensi politik di tingkat lokal yang dinamis. Kemudian persaingan tak sehat antar calon dan tim sukses yang menjadi konsumsi publik serta emosi publik rentan menimbulkan amarah secara kolektif yang dapat menyulut terjadinya konflik. Akibatnya terjadi ketegangan sosial, hingga munculnya konflik yang mengganggu keamanan.

“Pilkada sejatinya ajang demokrasi yang mesti dilaksanakan secara aman dan damai. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dan operasionalisasi optimal dalam menjamin terciptanya stabilitas nasional dan daerah,” kata dia. (Baca Juga: Jika Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah Bisa Dijerat Pidana)

Untuk itu, dia mengusulkan lima rekomendasi untuk mengantisipasi munculnya gangguan keamanan atau konflik dalam pilkada. Pertama,mengintensifkan edukasi publik dalam menyikapi proses dan hasil pilkada. Kedua, membuat prosedur antisipasi sedini mungkin terhadap kemungkinan adanya potensi gangguan dalam setiap tahapan pilkada.

Ketiga, membangun sistem respon yang cepat mengatasi gangguan keamanan dalam pilkada. Keempat, membangun komitmen semua pasangan calon kepala daerah untuk menciptakan pilkada aman, damai dan edukatif. Kelima,membuat kebijakan pelibatan TNI dalam mendukung terwujudnya keamanan selama pilkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua